GRESIK, BANGSAONLINE.com - PKB lewat anggotanya di DPR RI getol memperjuangkan pesantren agar benar-benar terwadahi oleh pemerintah dan mendapatkan pengesahan secara legalitas. Sehingga, pesantren yang mewadahi kaum santri juga mendapatkan kesetaraan di mata pemerintah, terlebih soal anggaran.
Hal ini disampaikan anggota DPR RI fraksi PKB, H. Jazilul Fawaid saat sosialisaai RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di ruang Komisi III DPRD Gresik, Senin (5/11/2018).
Baca Juga: PKB Tunjuk Syahrul Jadi Ketua DPRD Gresik, Tinggal SK PDIP yang Belum Turun
"Di akhir tahun 2018 ini FKB DPR RI memperjuangkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantaren dan Pendidikan Keagamaan disahkan menjadi peraturan perundangan," ujarnya.
"Pada intinya, sosialisasi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk menaikkan posisi pesantren di pemerintah, sehingga pesantren mendapatkan alokasi dana setiap pembahasan anggaran," terangnya.
Jazilul mengaku bahwa dirinya intens melakukan sosialisasi RUU tersebut kepada masyarakat, khususnya pemangku pasantren. "Hasilnya luar biasa, responsnya sangat besar dan mereka berharap RUU segera disahkan," jlentrehnya.
Baca Juga: Pilkada Gresik Dipastikan Calon Tunggal, Pasangan Yani-Alif Daftar ke KPU
"Targetnya, RUU tersebut di awal tahun 2019 sudah disahkan dan diundangkan. Sebab, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2018," pungkasnya.
Sementara Ketua DPC PKB Gresik, Moh Qosim mengaku sangat mendukung RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU. "Keberadaan RUU ini merupakan angin segar bagi kaum santri. Indonesia masyarakatnya mayoritas muslim, dan mayoritas kaum santri sejauh ini belum punya UU untuk melindungi mereka. Kita berdoa RUU segera diundangkan," harapnya.
Ia yakin, apabila RUU itu disahkan menjadi UU akan membawa kejayaan nahdliyin, dan PKB. "UU ini akan jadi armada untuk memenangkan PKB," katanya.
Baca Juga: Pilkada Gresik 2024, Warga NU Minta PKB Usung Syahrul-Aminatun
Karena itu, Qosim yang juga Wabup Gresik ini mengajak semua pihak, khususnya kaum santri agar mensupport RUU tersebut. "Meski masih RUU akan jadi alat untk mobilisasi kaum santri," pungkasnya.
Tampak hadir dalam sosialisasi RUU ini, Wakil Ketua DPRD Gresik asal FKB, Moh. Syafi' A.M, Ketua FKB Wafiroh Ma'sum, dan sejumlah anggota seperti Ruspandi Sunaryo, Syaichu Busyiro, dan Sudjono. (hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News