Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah didampingi Lusiana saat memimpin audiensi dengan ratusan ibu-ibu dalam rangka hari ibu. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ratusan ibu-ibu dari sejumlah organisasi wanita melakukan audiensi dengan DPRD dalam rangka memperingati Hari Ibu di ruang paripurna DPRD setempat Sabtu (22/12/2018). Mereka di antaranya, dari Hijabi Community Gresik, Pusat Koperasi Wanita (Puskopwan), Fatayat, Persatuan Istri DPRD Gresik, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPMI), PKK, Korps PMII Putri Gresik, dan Perempuan Indonesia Raya (Pira).
Dalam audiensi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah didampingi anggota Lusiana tersebut, para wakil rakyat banyak menerima keluhan, kritik, dan masukan. Hj. Ninis dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Gresik misalnya, mengusulkan agar organisasi wanita turut dilibatkan dalam menjalankan program. "Kami meminta oganisasi perempuan yang ada di Kabupaten Gresik dikasih job, sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah," katanya.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Sementara Yenni, dari Hijabi Community Gresik melontarkan sejumlah keluhan terkait pelayanan fasilitas publik, seperti RSUD Ibnu Sina Gresik. Menurutnya, perawat di RSUD milik pemkab itu dikenal ketus. "Saya minta mindset perawat tak ramah dirubah," ujarnya.
Sedangkan Munawaroh dari IPMI meminta agar dewan membantu memberikan kemudahan bagi para UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Menurut ia, selama ini ada sejumlah kendala yang dihadapi para UMKM dalam mengembangkan usahanya, di antaranya, izin.
"Di Gresik banyak UKM tak punya legalitas sehingga tak bisa mengikuti lelang catering dan lain-lain. Padahal di daerah lain seperti Sidoarjo memberikan supportnya soal izin dan sudah berjalan bagus," ungkapnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Pada kesempatan ini, Munawaroh juga menyampaikan kritik soal dunia pendidikan di Gresik. "Hasil survei banyak siswa tak bisa mengambil ijazah karena tak mampu bayar. Sehingga sulit mencari kerja," pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Nur Saidah menyatakan bakal menindaklanjuti usulan dan kritikan tersebut. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. "Makanya, saat audensi kami hadirkan OPD terkait biar langsung bisa menjawab keluhan dan kritik para ibu-ibu," katanya.
Ia juga mengatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui alat kelengkapan DPRD (AKD). "Nantinya lewat AKD baik di Komisi I, II, III, dan IV akan memperjuangkan aspirasi para ibu-ibu," terang Bacaleg Dapil II (Duduksampeyan dan Cerme) ini.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
"Apa yang kami dapat dari hasil audensi tersebut bisa menjadi bahan kita dalam menyusun rencana kerja (Renja) dan program di 2019 yang akan diperjuangkan oleh wakil rakyat," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
