Tjahjo Kumolo. Foto: merdeka.com
JAKARTA(BangsaOnline) Paripurna
pengesahan RUU Pilkada masuk dalam mekanisme lobi antar fraksi. Fraksi PDIP
membuka peluang untuk ikut dalam opsi Demokrat yakni Pilkada langsung dengan 10
syarat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan
mempertimbangkan opsi yang ditawarkan Demokrat. Menurut dia, opsi Demokrat juga
untuk perbaikan Pilkada langsung.
Baca Juga: Pascaputusan MK, PDIP Gresik Minta Bawaslu Tindak Pejabat dan TNI-Polri Tak Netral di Pilkada 2024
"Ada opsi yang bisa
dipertimbangkan, yaitu opsi ketiga, hubungan opsi (pilkada) langsung dengan
opsi ketiga. Enggak masalah," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis
(25/9).
Dia menilai, 10 point yang diajukan Demokrat tak beda jauh dengan keinginan
PDIP dalam Pilkada langsung. Karena itu, dia membuka peluang untuk mendukung
opsi ketiga milik Demokrat.
"Toh dari 10 usulan tadi sama dengan yang jadi point-point PDIP di Komisi
II. Saya kira itu hal yang paling ideal, tetapi langsung sebagai amanat
reformasi dan TAP MPR, tapi ada beberapa hal yang perlu diatur dalam UU yang
lebuh rinci. Tadi sudah disampaikan Demokrat dan 9 poin dari PDIP," tegas
dia.
Sejauh ini, ada satu point yang ditolak beberapa fraksi dari syarat PDIP. Yakni
soal panitia uji publik yang bisa meloloskan dan menggagalkan calon kepala
daerah. "Sepanjang bisa dengan PDIP enggak ada masalah," imbuhnya.
Tjahjo yakin, Demokrat dalam lobi nanti tidak akan ada perubahan. Tetap
mendukung Pilkada langsung. "Oh saya kira begitu, karena Pak SBY dipilih
dengan pemilihan langsung. Itu jadi sejarah Demokrat, dan Pak SBY, bahwa beliau
dipilih rakyat," pungkasnya.
Seperti diketahui, Demokrat tetap mendukung opsi ketiga yakni Pilkada langsung
dengan 10 syarat. Sementara PDIP, PKB dan Hanura mendukung Pilkada langsung
saja.
Jika nantinya PDIP, PKB dan Hanura ikut opsi Demokrat, maka kemungkinan Pilkada
langsung dengan 10 syarat bisa menang saat voting lawan Pilkada melalui DPRD.
Sebelumnya, juru bicara Fraksi PAN Totok Daryanto dalam pandangan fraksi yang
disampaikan di dalam sidang paripurna menyebutkan usulan Partai Demokrat layak untuk dipertimbangkan.
"Demokrat usulkan sesuatu yang bisa menjadi wacana, bisa disetujui atau
tidak," kata Totok dalam forum sidang paripurna DPR RI, Komplek Parlemen,
Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).
Totok melanjutkan, opsi yang dimunculkan Partai Demokrat yakni pilkada langsung
dengan 10 syarat bisa menjadi alternatif opsi RUU Pilkada dan pilihan bisa
mengerucut dalam lobi-lobi antar partai.
"Dalam lobi-lobi (opsi Partai Demokrat) itu bisa mengerucut. Saya
kembalikan Ketua untuk mengambil keputusan yang terbaik," tutur Totok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
