Hashim Djojohadikusumo bersama Jokowi dalam suatu acara. Foto: kompas.com
SINGAPURA(BangsaOnline) Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo harus membayar mahal pengkhianatan. Hashim merasa dikhianati karena Jokowi sebelumnya berjanji hanya ingin memimpin Jakarta.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
"Ada harga yang harus dibayar," tukas
Hashim seperti dikutip dari Wall Street Journal.
Hashim menanggapi keputusan Jokowi yang memutuskan mencapreskan diri dan
melawan Prabowo Subianto, sosok yang telah mengangkat karir politiknya dari
Solo hingga menembus tingkat nasional di Jakarta.
Hashim menambahkan keputusan Jokowi merupakan pengkhianatan pribadi.
"Saya yang mendanai kampanye gubernurnya dan beliau juga berjanji untuk menyelesaikan masa jabatannya di Jakarta, kita sudah menanamkan pemahaman itu" tegas Hashim yang sangat kecewa ini.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Jokowi sendiri tidak dapat dihubungi untuk diminta komentar atas janjinya menjabat 5 tahun sebagai Gubernur DKI. Pengusaha nasional ini menyatakan harga yang akan dibayar Jokowi adalah melalui Koalisi Merah Putih yang akan berperan sebagai oposisi yang aktif dan konstruktif dalam 5 tahun ke depan.
"Kami tidak akan mengambil posisi antagonis, namun yang pasti juga koalisi ini tidak akan ragu menggagalkan atau menghalangi program Jokowi," tambah Hashim.
Adik kandung Prabowo ini mengibaratkan hubungan Jokowi dengan DPR dalam 5 tahun ke depan akan mirip dengan hubungan politik antara Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Kongres yang dikontrol Partai Republik. Hubungan ini ditandai dengan kebuntuan dan upaya Partai Republik menggagalkan agenda Obama.
Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran
"Kami menguasai kursi pimpinan dan Ketua Komisi, yang pasti koalisi ini dapat mengendalikan agenda legislatif dan tentunya veto atas lebih dari 100 jabatan penting yang memerlukan persetujuan DPR seperti Kapolri, Panglima TNI, Gubernur BAnk Indonesia, Hakim MA, Hakim MK," lanjut Hashim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
