KPK Minta Jokowi Jangan Lantik Calon Menteri Bermasalah

JAKARTA(BangsaOnline) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan beberapa calon menteri Presiden Joko Widodo yang bermasalah tak bakalan lolos dari lembaga penegak hukum. Dia bahkan meyakini tak lama lagi nama-nama masuk dalam daftar hitam itu bakal menjadi pesakitan di balik jeruji.

"Posisi KPK kan sudah memberi rekomendasi ya. Ada merah, ada kuning. Kadarnya mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Kalau merah satu tahun, kalau kuning bisa dua tahun. Begitu," kata Samad kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10).

Samad berharap Jokowi mau mendengarkan masukan KPK. Sebab menurut dia, baik yang masuk daftar merah dan kuning memang tidak layak menjabat pada posisi penting.

"Antara merah dan kuning itu sama. Tidak ada yang boleh jadi menteri," ujar Samad.

Samad menyatakan, hak Jokowi buat memilih dan mengangkat seseorang menjadi menteri. Tetapi, lanjut dia, bila Jokowi mengabaikan saran penegak hukum maka dia bisa langsung menarik kesimpulan seperti apa pemerintahan dijalankan presiden ketujuh itu.

"Itu berarti bisa kita simpulkan bahwa pemerintahan ini enggak bersih," tegas Samad.

Samad mengakui sudah menjelaskan secara langsung kepada Jokowi makna pewarnaan nama-nama menteri itu. Dia bahkan menyatakan meski hanya beda kelir, tapi arti di balik itu sebenarnya tak jauh beda. "Merah dan kuning sama saja posisinya," lanjut Samad.

Baca Juga: Jokowi Resmikan Smelter Grade Alumina, Erick Thohir Paparkan Dampak soal Impor Alumnium

Dia juga menyatakan, Jokowi tidak bakal bisa membangun pemerintahan bersih bila mengabaikan saran dan penjelasan KPK tentang beberapa calon menterinya yang masuk daftar hitam.

"Pastilah kabinet itu akan mencerminkan, dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih, begitu. Sederhana saja," kata Abraham.

Samad menyatakan, KPK tidak terpengaruh dengan tekanan politik saat ini. Apalagi menyangkut polemik calon menteri Jokowi yang bermasalah. Menurut dia, sampai saat KPK akan bekerja lurus di koridor hukum buat menindak siapapun pihak terindikasi berbuat rasuah.

Meski demikian, Samad menilai pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, bila nantinya tetap memilih orang-orang yang ditengarai memiliki catatan kelam. Dia berharap supaya Indonesia dipimpin oleh orang-orang bertanggung jawab dan bersih.

"Seperti saya sudah jelaskan kita menghargai hak prerogatif presiden. Tapi tentu kita punya argumen-argumen juga, punya posisi yang akan kita tentukan di kemudian hari ketika nama-nama itu dilantik ya," sambung Samad.

Samad menyatakan, KPK memang tidak memberikan rekomendasi apapun terkait calon menteri Jokowi. Dia hanya mengatakan cuma mengungkap profil para calon pejabat itu supaya Jokowi paham latar belakang masing-masing.

"Para pejabat publik yang ada d republik ini haruslah orang-orang yang dijamin mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat," tegas Samad.

Ketika disinggung ihwal daftar nama menteri dengan catatan hitam beredar luas, Samad sempat murka. Dia menampik tudingan membocorkan data-data itu dan menyatakan banyak dari nama-nama itu yang meleset.

"Nama-nama yang beredar bukan dari KPK kan. Hanya media yang berspekulasi, dan terus terang saja nama-nama itu banyak yang salah," ucap Samad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News