Pegiat LSM Pasuruan saat audiensi dengan pimpinan DPRD.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Berbagai LSM di Kabupaten Pasuruan yang tergabung Fortran (Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran) mendatangi gedung DPRD Pasuruan di kompleks perkantoran Raci, Senin (30/09). Kedatangan mereka untuk menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD terkait penggunaan anggaran uang rakyat dan kinerja para wakil rakyat.
Para pegiat LSM yang datang ke gedung dewan tersebut yakni LSM Kipas, LSM Jimat, Garda Pantura, LSM Pusaka, LSM Gaib, dan LSM Lira. Mereja tiba di gedung DPRD pada pukul 10.00 WIB dan langsung ditemui para pimpinan DPRD.
Baca Juga: Gertap Laporkan Kades ke Bawaslu, Diduga Ikut Kampanye dan Distribusikan APK Salah Satu Paslon
Mengawali audiensi, Ahmad Maulana salah satu perwakilan LSM meminta kepada para anggota dewan agar menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Tranparansi anggaran di DPRD seperti perjalanan dinas, perawatan gedung, serta kendaraan harus mudah diakses masyarakat melalui web khusus," pinta Maulana.
Menanggapi permintaan ini, Ketua DPRD M. Sudiono mengatakan pihaknya mendukung langkah para LSM yang menyuarakan keterbukaan dan transparansi anggaran. Ia menegaskan apa yang sudah dilakukan DPRD bersama dengan eksekutif dalam proses penyusunan kegiatan dan program tidak akan menyimpang dari ketentuan. "Semua dilaksanakan secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi," jelas Dion, sapaan akrab Sudiono.
Baca Juga: Lujeng Soroti Kredibilitas Lembaga Survei Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan
Audiensi tersebut berjalan lancar, meski sempat diwarnai perbedaan pemahaman terkait tuntutan dari para pegiat LSM mengenai Undang-Undang Keterbukaan Public. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena Ketua DPRD segera mengambil jalan tengah dan mengalihkan pembicaraan.
Terpisah, Lujeng Sudharto, S.H. dari LSM Pusaka meminta kepada pimpinan DPRD dan sekretariat agar melakukan kajian dengan cermat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah dalam melakukan kegiatan kedewanan seperti kunker. Ia mencontohkan biaya kunker untuk penyusunan atau pembuatan Perda atau untuk peningkatan potensi wisata daerah.
"Informasi yang saya terima, anggaran satu kali kunker anggota Rp 1.750.000. Kalau ini dilakukan sekali dalam sepekan, maka pendapatan 1 orang anggota dewan mencapai 20 juta per bulan hanya dari kunker. Ini uang rakyat yang perlu diawasi bersama-sama," jelas Lujeng. (bib/par)
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Dilantik Gantikan Rusdi dan Shobih
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
