Alat Berat Wales Dinas PUPR Sampang Dikomersilkan, Uang Sewa Diduga Tidak Masuk PAD

SAMPANG, BANGASONLINE.com - Untuk meningkatkan prasarana kegiatan fisik, Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Rakyat (DPUPR) Kabupaten Sampang harus menyiapkan armada alat berat, salah satunya wales.

Namun, penggunaan alat berat wales tersebut ternyata juga dimanfaatkan oleh pejabat PUPR untuk disewakan alias dikomersilkan kepada rekanan yang mengerjakan proyek di PUPR.

Baca Juga: Proyek Irigasi P3-TGAI Desa Bringin Sampang Masuk Tahap Pengerjaan, Diduga Tak Sesuai Perencanaan

Harusnya, perawatan rutin pemeliharaannya cukup diambilkan dari uang sewa yang didapat. Namun ternyata, masih ada anggaran untuk perawatan rutin.

Terkait hal ini, LSM di Sampang menduga uang sewa menyewa alat berat wales ini tidak masuk ke sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kenapa masih ada dana taktis (perawatan)? Sementara walesnya dapat uang sewa dari kegiatan komersil. Data yang dihimpun, sebanyak 22 alat berat yang disewakan. Siapa pun pemohon akan dilayani, dengan tarif sewa yang lumayan fantastis, yakni Rp. 2,5 juta hingga Rp. 4 juta. Itu belum masuk jasa angkutan yang mengantar wales sampai titik lokasi proyek.

Baca Juga: Polda Jatim Kembali Periksa 12 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Lapen Sampang

"Saya yakin, dana sewa itu tidak masuk kas PAD. Tapi lebih banyak masuk ke kantong oknum pejabatnya," ucap Sukardi, salah satu anggota LSM Sampang.

Menurut Sukardi, alat berat itu sudah mendapat anggaran rutin untuk biaya perawatan setiap tahunnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sampang.

"Tentu ini berbanding terbalik dengan laporan yang disetor ke PAD secara berkala. Sangat tidak berimbang antara biaya perawatan dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan sewa menyewa alat berat ini. Lantas ke mana aliran dana sewa menyewa alat berat ini? Adakah oknum di lingkungan Dinas PUPR yang bermain-main dengan menjadikan bancakan kegiatan tersebut," tudingnya.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penganiayaan dan Ancaman Pembunuhan oleh Eks Kades di Sampang Naik ke Penyidikan

Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi, Rabu (23/10), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang H. Sri Handoyo Sudono, S.H. tidak ada di tempat. Dihubungi melalui selulernya, ia juga belum menjawab. (hri/rev) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News