Alat berat wales milik DPUPR Sampang yang diduga disewakan.
SAMPANG, BANGASONLINE.com - Untuk meningkatkan prasarana kegiatan fisik, Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Rakyat (DPUPR) Kabupaten Sampang harus menyiapkan armada alat berat, salah satunya wales.
Namun, penggunaan alat berat wales tersebut ternyata juga dimanfaatkan oleh pejabat PUPR untuk disewakan alias dikomersilkan kepada rekanan yang mengerjakan proyek di PUPR.
Harusnya, perawatan rutin pemeliharaannya cukup diambilkan dari uang sewa yang didapat. Namun ternyata, masih ada anggaran untuk perawatan rutin.
BACA JUGA:
- Selama Ramadhan, Tempat Hiburan Malam di Sampang Dilarang Buka
- Dugaan Praktik Calo dan Pungli Pembuatan SIM Satlantas Polres Sampang, Ketua LPI: Rahasia Umum
- Nekat Balap Liar saat Bulan Ramadhan, Motor Bisa Ditahan Sampai Lebaran
- Polisi Tangkap Pembunuh Pria di Banyuates Sampang, Pelaku Selingkuhan Korban
Terkait hal ini, LSM di Sampang menduga uang sewa menyewa alat berat wales ini tidak masuk ke sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kenapa masih ada dana taktis (perawatan)? Sementara walesnya dapat uang sewa dari kegiatan komersil. Data yang dihimpun, sebanyak 22 alat berat yang disewakan. Siapa pun pemohon akan dilayani, dengan tarif sewa yang lumayan fantastis, yakni Rp. 2,5 juta hingga Rp. 4 juta. Itu belum masuk jasa angkutan yang mengantar wales sampai titik lokasi proyek.
"Saya yakin, dana sewa itu tidak masuk kas PAD. Tapi lebih banyak masuk ke kantong oknum pejabatnya," ucap Sukardi, salah satu anggota LSM Sampang.
{{iklan_tengah}}Menurut Sukardi, alat berat itu sudah mendapat anggaran rutin untuk biaya perawatan setiap tahunnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sampang.
"Tentu ini berbanding terbalik dengan laporan yang disetor ke PAD secara berkala. Sangat tidak berimbang antara biaya perawatan dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan sewa menyewa alat berat ini. Lantas ke mana aliran dana sewa menyewa alat berat ini? Adakah oknum di lingkungan Dinas PUPR yang bermain-main dengan menjadikan bancakan kegiatan tersebut," tudingnya.
Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi, Rabu (23/10), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang H. Sri Handoyo Sudono, S.H. tidak ada di tempat. Dihubungi melalui selulernya, ia juga belum menjawab. (hri/rev)
Simak berita selengkapnya ...
