Aksi warga Desa Cendoro di balai desa. foto: YUDI EP/BANGSAONLINE
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Warga Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto terbelah. Dua kubu warga berbeda opini saling berhadapan dalam aksi demo menghadapi hasil pelaksanaan APBDes 2018.
Aksi massa di depan kantor balai desa dan di lapangan juga depan kantor desa setempat, Selasa (19/11) mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian setempat.
Baca Juga: 156 Desa Kabupaten Mojokerto Digelontor Bantuan Keuangan Rp71,2 Miliar
Di satu sisi, ratusan warga yang datang dengan menggunakan kendaraan berpengeras suara menuntut transparansi laporan pertanggungjawaban tata kelola keuangan Pemerintahan Desa pada tahun 2018 dan 2019.
Mereka melakukan longmarch menuju Balai Desa Cendoro. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Gus Amin menyuarakan tuntutan agar desa tak segan membeber data program desa yang telah dilakukan. Setelah puas berorasi, masa aksi langsung menduduki pendopo balai desa.
Permintaan warga tersebut dipenuhi aparat desa, yakni Sekretaris Desa Siswito. Ia memaparkan sejumlah laporan kegiatan fisik. Namun lantaran dianggap tak tuntas, warga bertahan dan meminta jawaban lebih terperinci.
Baca Juga: Bupati Ikfina Bagikan Air Bertuah dari Tujuh Dusun Mlirip
"Kita sudah transparan membangun desa. Semua sudah selesai 100 persen. Meskipun ada anggaran yang belum cair. Seperti peningkatan jalan permukiman senilai Rp 148.933.200. Pembangunan jalan permukiman jumlah Rp 300 juta. Pelatihan kerja kelompok pemuda Rp 18.600.000. Itu menggunakan uang pribadi," akunya.
(Massa pro APBDes yang berdemo di seberang jalan)
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Dorong BUMDes Optimalkan Desa Wisata
Menanggapi penjelasan itu, Ketua LSM Barracuda Hadi Purwanto yang mewakili warga hendak bertanya lebih jauh.
"Kita mendapat pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti dengan menutup keterbukaan sebagai amanat dari UU keterbukaan informasi publik. Di sini ada proyek fantastis sebesar Rp 1.6 miliar untuk pengecoran jalan lingkungan. Bersumber dari dana APBDes. Untuk itu kita butuh transparansi," paparnya.
Hal ini, kata Hadi, adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cendoro yang baik dan bersih menuju desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cendoro.
Baca Juga: Hak Jawab: Koperasi Multidaya Nusantara Tiga Jelaskan Mekanisme Pembayaran Sesuai MoU
Sementara itu, Camat Dawarblandong Norman Handhito mengungkapkan penjelasannya. Pihaknya berjanji akan koordinasi dengan BPD.
"Mereka akan kita minta agar menyampaikan masalah itu. Sampaikan aspirasi anda ke forum BPD, sampaikan dengan cara yang baik. Melalui perwakilan sampaikan aspirasi sampean. Kalau ada yang rumongso dibujuki silakan aspirasi anda ke aparat hukum," pungkasnya. (yep/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
