Sinergi Kawal BUMN Kritisi RUPSLB Bank BTN dan Bank Mandiri

"Penetapan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri berdasarkan hasil kajian kami bertetangan atau melanggar Pasal 24 ayat (3) POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum," imbuhnya.

Alumni PMII Jakarta ini menambahkan, Pasal 24 ayat (3) menyatakan, Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Maka wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

Hal itu diperkuat dengan Penjelasan atas Pasal 24 ayat (3) adalah, yang dimaksud dengan “masa tunggu (cooling off)” adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank. Hal itu sehubungan dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

"Seperti kita ketahui, bahwa dari proses mundurnya Pak Tiko dari Jabatan Direktur Utama Bank Mandiri 25 Oktober 2019 sampai penuntujukan beliau sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri 9 Desember belum sampai 2 bulan, peraturan OJK mensyaratkan harus ada “Cooling Off” paling singkat 1 (satu) tahun. Dan beliau juga harus mengikuti serangkaian uji kelayakan dan kepatutan sebagai Dewan Komisaris sebagaimana diatur oleh Peratuaran OJK," paparnya.

Dari uraian tersebut diatas maka kami dari Sinergi Kawal BUMN menyampaikan pandangan sebagai berikut :

1. Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pemegang saham dalam menetapkan figur yang ditempatkan dalam Dewan Komisaris Bank BTN dan Bank Mandiri “kurang cermat” sehingga keputusannya tersebut bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur dalam peraturan tersebut.

2. Akibat yang muncul dari kekurang cermat-an tersebut maka dapat diketahui bahwa roda perusahaan pada Bank BTN tidak akan berjalan lantaran adanya Peraturan OJK yang belum dipenuhi oleh Dewan Komisaris Bank BTN.

Di sisi lain, Pak Tiko sebagai Wamen BUMN terdapat benturan kepentingan ( conflict ofbinterest) apabila bertindak juga sebagai Komut Bank Mandiri... Yang seharusnya Dewan Komisaris melaporkan peran pengawasan dan memberikan nasihata kepada MenBUMN

3. Jika dinilai penting dan mendesak demi berjalannya roda perusahaan Bank BTN dan Bank Mandiri sebaiknya Pak Menteri BUMN tidak perlu segan atau sungkan untuk mereview keputusannya dalam RUPSLB BBTN dan RUPSLB BMRI tersebut agar tata kelola perusahaan sesuai aturan yang berlaku. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News