Ketua DPP GMNI Bidang Hubungan Industri dan Hilirisasi, Prima Dwi Dzaldi.
BANGSAONLINE.com - DPP GMNI menilai kebijakan hilirisasi industri yang dijalankan pemerintah sejak 2010 hingga kini belum mencerminkan arah industrialisasi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penilaian itu disampaikan sebagai evaluasi kritis terhadap pembangunan ekonomi yang dinilai masih bertumpu pada investasi asing dan ekspor produk bernilai tambah rendah.
Ketua DPP GMNI Bidang Hubungan Industri dan Hilirisasi, Prima Dwi Dzaldi, menegaskan hilirisasi seharusnya memperkuat rantai nilai industri secara menyeluruh, mulai dari penguasaan bahan baku hingga kedaulatan teknologi dan hubungan industrial yang adil.
“Hilirisasi kita masih bersifat kuantitatif dan transaksional, mengejar angka investasi dan ekspor, tetapi lemah dalam membangun kedaulatan teknologi, kapasitas industri nasional, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.
Dalam catatan GMNI, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) stagnan di kisaran 18-19 persen pada 2023, jauh menurun dibanding awal 2000-an yang mencapai lebih dari 30 persen.
Produk hilir yang dihasilkan sebagian besar masih setengah jadi dan belum masuk rantai produksi berteknologi tinggi.
GMNI juga menyoroti dominasi modal besar dan asing dalam sektor strategis, lemahnya transfer teknologi, serta minimnya pusat riset nasional.
Ketergantungan pada teknologi dari China dan Jepang masih kuat, sementara keterampilan tenaga kerja lokal tidak mengalami peningkatan signifikan.
Di sisi hubungan industrial, GMNI menilai praktik upah murah dan lemahnya perlindungan buruh masih terjadi di kawasan hilirisasi.
“Jika buruh hanya menjadi penopang struktur produksi yang eksploitatif, maka hilirisasi tak akan pernah berpihak pada rakyat,” kata Prima.
Selain itu, GMNI mengkritik minimnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok serta dampak lingkungan yang diabaikan, seperti deforestasi dan pencemaran akibat produksi nikel dan ekspansi sawit. Sengketa perdagangan dengan WTO juga disebut menambah tekanan global terhadap kebijakan hilirisasi.
Sebagai rekomendasi, GMNI mendorong hilirisasi diarahkan pada penguatan kedaulatan industri dan teknologi nasional, memperkuat peran BUMN, mewajibkan transfer teknologi, memastikan hubungan industrial yang adil, melibatkan UMKM, serta menjadikan keberlanjutan lingkungan dan sosial sebagai indikator utama.
Prima menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menempatkan hilirisasi pada landasan ideologis Trisakti Bung Karno.
“Jika hilirisasi tidak mengubah struktur ketergantungan ekonomi, maka yang kita bangun bukan industrialisasi nasional, melainkan kolonialisme ekonomi dalam wajah baru,” pungkasnya.
DPP GMNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan hilirisasi agar benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. (rom)
