Pengurus GMNI saat bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pembangunan sebagai bagian penting dari kontrol publik. Hal itu disampaikan usai menerima audiensi DPC GMNI Surabaya yang menyerahkan kajian atas sepuluh proyek infrastruktur strategis di Kota Pahlawan.
“Teman-teman DPC GMNI Surabaya menyampaikan hasil diskusi internal soal 10 proyek infrastruktur strategis di Kota Surabaya,” kata Toni, sapaan akrab Arif Fathoni, Jumat (14/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, GMNI menyampaikan kajian lengkap dan menyatakan kesiapan untuk turut memantau jalannya pembangunan. Toni menilai, langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan mahasiswa terhadap tata kelola pembangunan yang lebih transparan.
“Teman-teman membawa hasil kajian dan akan terlibat dalam pengawasan proyek infrastruktur strategis tersebut agar sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.
GMNI Surabaya juga menyoroti aspek pembiayaan, khususnya agar percepatan pembangunan tidak berujung pada kenaikan pajak daerah. Toni menyebut masukan tersebut sebagai aspirasi yang layak dipertimbangkan dalam merumuskan skema pendanaan alternatif.
“GMNI juga mendorong agar pembiayaan alternatif tidak membebankan kenaikan pajak di tengah masyarakat,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, ia menegaskan bahwa pembiayaan alternatif merupakan inovasi yang dapat mempercepat pembangunan tanpa terlalu bergantung pada APBD. Toni menyatakan model pendanaan modern sebagai solusi atas keterbatasan fiskal daerah.
“Saya menyampaikan bahwa pembiayaan alternatif merupakan inovasi agar akselerasi pembangunan di Surabaya dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya menyangkut estetika kota, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Menurut dia, semakin banyak proyek berjalan, semakin besar potensi terbukanya lapangan kerja dan pergerakan usaha kecil.
“Percepatan pembangunan juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang otomatis akan mengentas kemiskinan di Kota Surabaya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Surabaya, Virgiawan Budi Prasetyo, turut menegaskan komitmen organisasinya untuk aktif mengawasi 10 proyek strategis tersebut.
“Kami memandang bahwa pengawasan kolektif adalah kunci agar pembangunan di Surabaya berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat yang merata,” ujarnya.
Ia menambahkan, GMNI Surabaya ingin mendorong pembangunan kota yang berpijak pada prinsip keberlanjutan fiskal dan keberpihakan sosial. Karena itu, ia menilai perlu adanya ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sipil.
“Kami ingin memastikan pembangunan ini selesai secara fisik dan tetap menjaga keberlanjutan APBD serta program-program kerakyatan,” imbuhnya.
Ia menyatakan, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi publik dan membantu meminimalkan risiko sosial maupun hambatan teknis di lapangan.
“Partisipasi publik harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan. Kami siap ambil peran demi Surabaya yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkasnya. (rom)
