Anggota DPRD Jatim Sudah Ingatkan Sejak 2019 Lalu Bakal Ambruknya Ruko Jompo di Jember

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Ambruknya Ruko di Kawasan Jompo, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Senin (2/3/2020) pagi sudah diprediksi terjadi oleh Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, M. Satib sejak Oktober 2019 lalu. Pasalnya, sudah sejak Maret 2019 lalu, retakan di jalan raya depan ruko tampak dan semakin melebar setiap harinya.

"Saya sulit untuk ngomong (terkait ambruknya Ruko Jompo tersebut) karena sejak Oktober 2019 dulu itu, saya sudah sidak dan ramai dibahas sejak lama (Bulan Maret 2019 kondisi retakan muncul). Karena terkait kondisi bangunan ruko menjadi wilayah kerja saya juga," kata Satib saat sidak ke lokasi ambruknya Ruko Jompo.

Kemudian sekitar Bulan Oktober 2020, retakan dan kondisi jalan sudah semakin turun. "Saat itu masih bulan kemarau, dan retakan tampak jelas, juga jalannya menurun ambles. Bahkan dari bawah (saat sidak) pondasi di bawah turun dan bangunan di atasnya tertarik ke bawah," jelas pria yang terpilih dari Dapil Jember-Lumajang ini.

Dari hasil kajian anggota dewan di DPRD Jember, setiap harinya posisi jalan berubah 2 centimeter. "Baik itu secara horizontal maupun vertikal. Itu saat musim kemarau. Nah saat sekarang musim hujan, saya kalkulasi terjadi ambruk itu. Sehingga sebelum terjadi saat sidak awal saya ajak PU Bina Marga Provinsi yang datang UPT-nya, juga saya hubungi balai jalan nasional yang menjadi wilayahnya," ungkapnya.

Saat itu, lanjut legislator dari Gerindra ini, pemkab mengatakan akan melakukan pembangunan agar tidak sampai terjadi musibah pada tahun 2020. "Tapi saat itu melihat kondisi bangunan (yang mulai mengkhawatirkan) harusnya direlokasi dulu bangunannya. Tapi dengan kondisi ini kita tidak akan saling menyalahkan. Tapi jadikan pelajaran," pangkasnya.

Terkait penanganan atau langkah antisipasi ambruknya bangunan, sempat juga dibahas dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. "Saat itu penanganan banjir di Klungkung. Sebelum berangkat ke lokasi, pertemuan dulu antara gubernur, bupati, wakil bupati dan juga ada Pak Basuki dari balai besar Jalan Nasional. Nah disampaikan agar ada tindak lanjut dan penanganan. Yakni relokasi bangunan rukonya," jelasnya.

"Tapi kondisi yang ada, Pemkab Jember tidak segera respons. Karena agar tidak meluas, dan dari pemerintah pusat saling koordinasi. Tapi faktanya sebaliknya," tandasnya. (ata/yud/dur)