DPR Minta Asosiasi Petani Tebu Dibubarkan, Perannya Diganti dengan BUMDes

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin menyoroti keberadaan asosiasi petani tebu atau asosiasi petani lainnya. Menurut pimpinan Komisi IV DPR RI ini, asosiasi dinilai sudah terbukti tidak bermanfaat bagi petani sehingga sudah selayaknya dihapus atau dibubarkan agar subsidi yang diberikan pemerintah kepada petani bisa diterima langsung kepada petani atau rakyat.

“Sesuai dengan ketentuan Permentan, bahwa orang yang dapat menerima subsidi pupuk itu adalah manusia yang memiliki lahan pertanian tidak sampai 2 hektare dibuktikan dengan sertifikat atau PP. Ini bisa jadi solusi persoalan kelangkaan pupuk subsidi,” tegas Hasan, Jumat (13/3).

Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan

Sebagai ganti asosiasi petani, Hasan menyarankan supaya pemerintah memanfaatkan keberadaan BUMDes di desa-desa yang manajemennya sudah bagus untuk menangani urusan subsidi pupuk jika memang tidak langsung diberikan kepada petani.

“BUMDes itu pasti tahu siapa pemilik tanah dan siapa yang memiliki hak untuk menerima subsidi. Yang bikin ruwet itu adalah orang-orang yang memiliki lahan pertanian di atas 2 hektare, sehingga pemerintah harus membenahinya,” urai politikus NasDem ini.

Dewan Penasehat Pimpinan Pusat GP Ansor ini mengungkapkan, kelangkaan gula saat ini salah satu penyebabnya adalah petani enggan menanam tebu karena ulah permainan asosiasi petani tebu. Karena itu dipastikan impor masih diperlukan pemerintah karena belum bisa swasembada.

Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap

“Selama manajemen pertanian yang penuh permainan-permainan kotor belum dibereskan, ya pasti masih akan diperlukan impor pada komoditas pertanian apapun, bukan hanya gula,” tandas Hasan.

Terkait melonjaknya harga gula dan komoditas pertanian lainnya yang sulit dikendalikan karena stok dalam negeri menipis. Hasan Aminuddin bersikap tegas mendesak pemerintah segera membuka kran impor bagi BUMN yang menangani soal gula.

“Kalau hasil pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat maka tidak ada solusi yang bisa diberikan pemerintah selain impor segera, supaya persoalan terjawab. Apalagi berkaitan dengan naiknya kurs dollar yang hari ini sudah sampai Rp. 15 ribu per dollar,” ujar deklarator Partai NasDem ini.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dukung Pasangan Fren Pimpin Kota Kediri

Menurut Hasan, harga gula di pasaran terus melonjak hingga mencapai Rp. 16 ribu per kilo bahkan lebih di sejumlah daerah. Karena itu impor gula harus segera dilakukan oleh pemerintah agar kebutuhan gula tercukupi dan harganya bisa stabil kembali.

“Saya juga sudah melakukan pengecekan di seluruh Bulog di Indonesia, hari ini memang sudah tidak ada gula sehingga pemerintah perlu impor secepatnya,” imbuh tokoh NU Jatim ini.

Pertimbangan lainnya, lanjut Hasan kalau dilakukan budidaya gula tentunya harus ada perbaikan manajemen karena manajemen pertanian selama ini tidak rasional dan tidak demokratis sebab masih ala-ala Belanda. Terbukti, petani tebu keluhannya dari dulu hingga sekarang masih seputar masalah rendemen akibat buruknya manjemen.

Baca Juga: Kawal Anggota DPR RI, Kabag Ops Polres Kediri Kota Ditantang Duel OTK

“Sejak saya kecil sampai punya cucu, rendemen gula hanya di kisaran angka 6 -7, tidak pernah mencapai 9 atau 10,” pungkas Bupati Probolinggo dua periode itu. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News