Ketua Panitia Pendaftaran dan Penjaringan Bacalon Bupati DPD PAN Jember, Nyoman Aribowo.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Ketua Panitia Pendaftaran dan Penjaringan Bacalon Bupati DPD PAN Jember, Nyoman Aribowo, menepis isu kurang harmonisnya komunikasi DPD PAN Jember dengan DPP. Bantahan ini disampaikannya di sela-sela acara pemaparan visi dan misi bakal calon yang digelar di Aula Hotel Rembangan, Jember, Jawa Timur, Minggu (15/3/2020) siang.
Sebelumnya, isu bahwa hubungan DPD PAN Jember dan DPP tidak harmonis muncul setelah keluarnya surat tugas dari DPP PAN kepada bacalon H. Hendy Siswanto. Surat tersebut memerintahkan Hendy Siswanto melakukan koalisi dengan partai lain dan menjalin komunikasi politik dengan pengurus DPD PAN Jember.
Baca Juga: Satib Ucapkan Terima Kasih Kepada Masyarakat Jember Atas Kemenangan H. Hendy - Gus Firjaun
Pasca adanya surat tersebut, PAN Jember langsung memberikan klarifikasi bahwa surat itu bukanlah rekom partai. Pasalnya, mekanisme penjaringan masih dilakukan oleh DPD PAN Jember sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah disepakati.
"Nantinya sebagai pertimbangan setelah tahapan sekarang ini (penyampaian visi misi bacalon), maka akan kami teruskan ke pengurus provinsi (DPW) dan lanjut ke pusat (DPP) untuk menjadi pertimbangan. Insya Allah 3 calon," kata Nyoman Aribowo.
"Proses itu dilakukan, karena akhir maret rekom (bagi bacalon yang diusung) harus muncul," tegas pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Jember ini.
Baca Juga: Pilkada Jember Super Ketat, Jelang Hari H, Elektabilitas Hendy - Gus Firjoun Ungguli Petahana
Terkait isu komunikasi dengan DPP yang kurang harmonis, Nyoman menegaskan hal tersebut tidak benar. "Dibuktikan dengan kegiatan penyampaian visi misi yang dilakukan bacalon hari ini. Sebagai bentuk langkah konkret, juga obyektif dalam menentukan bacalon yang akan didukung," ujarnya.
"Bukti formal ini yang kita lakukan, dengan menggelar kegiatan kampanye kecil penyampaian visi misi bacalon. Terkait surat yang muncul yang dianggap sebagai rekom, adalah surat tugas dari DPP," sambungnya.
Menurutnya, siapa pun yang mendekat ke DPP untuk mendapat surat tugas sah-sah saja. "Tapi itu bukan rekom, karena hanya tugas untuk mendekati DPC, DPD, konstituen, dan melakukan koalisi," katanya.
Baca Juga: Sekda Jember Segera Proses Dua Camat Tak Netral
"Jika memang setelah dievaluasi tidak dipilih, setelah adanya penyampaian visi misi ini, ya bisa berubah tidak lanjut. Ini langkah prosedural yang sudah ditetapkan partai. Sehingga menepis anggapan komunikasi antara DPP dan DPD tidak nyambung," katanya.
Ditanya terbitnya surat rekom karena hingga saat ini baik dan Ketua DPP PAN maupun Sekjen belum dilantik, Nyoman memastikan rekom akan keluar akhir Maret setelah pengurus DPP dilantik. "Kan tanggal 26 Maret ini sudah pelantikan. Berarti SK (rekom) akhir Maret sudah ada," pungkasnya. (ata/yud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
