Jika PSBB Diperpanjang, BHS Minta Pemkab Sidoarjo Masif Sosialisasikan Aturan

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Pemkab Sidoarjo lebih masif menyosialisasikan sejumlah aturan. Itu jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Sidoarjo kembali diperpanjang.

Diketahui, PSBB jilid dua guna memutus penyebaran Covid-19 di Sidoarjo, yang berlaku mulai 12 Mei 2020 lalu, bakal berakhir tiga hari lagi pada 25 Mei 2020 mendatang. Ada kemungkinan PSBB ini kembali diperpanjang jika acuannya masih belum menurunnya jumlah warga yang terpapar positif Covid-19.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, hingga Kamis (21/5), terdapat 386 orang berstatus terkonfirmasi positif Covid-19. Sehari sebelumnya, jumlah positif Covid-19 tercatat 329 orang.

Menurut BHS, diterapkannya PSBB harusnya ada penurunan untuk jumlah warga yang terpapar Covid-19. Namun PSBB juga tergantung kepada masyarakat karena jumlah petugas juga terbatas.

Karena itu, jika PSBB berikutnya diberlakukan di Sidoarjo, BHS meminta pemkab lebih masif memberikan sosialisasi terkait aturan PSBB dan protokoler kesehatan.

"Misalnya soal penggunaan masker. Saat ini masih banyak orang tidak menggunakan masker," cetus BHS saat memberikan bantuan masker kepada warga di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Jumat (22/5).

Tak hanya itu, BHS juga meminta pemkab gencar sosialisasi pentingnya budaya hidup bersih dan sehat. Selain itu sosialisasi ajakan warga mengonsumsi makanan bergizi termasuk ramuan untuk menangkal Covid-19, yakni kunir, jahe dan daun sirih. "Yang kita harapkan itu masyarakat tidak kena Covid-19," tegas politikus Partai Gerindra ini.

Ditegaskan BHS, pihaknya meminta sosialisasi terkait protokoler kesehatan dan aturan PSBB lebih masif. Tidak hanya di kalangan atas, namun juga sampai tingkat RT/RW, sosialisasi harus sampai bawah.

Dan masyarakat harus saling mengingatkan kalau ada yang melanggar soal social distancing dan physical distancing. "Begitu ada yang salaman, ya langsung ditegur, jangan salaman. Kalau bisa salaman dari jauh saja," jlentreh mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Kata BHS, dengan penerapan PSBB lebih efisien dan efektif, seperti yang dilakukan di DKI Jakarta, sehingga jumlah positif Covid-19 semakin lama semakin menurun.

"Ini tantangan untuk kita ke depan. Semoga PSBB bisa dilaksanakan lebih baik," harap alumni ITS Surabaya ini.

Tak hanya sosialisasi lebih massif, BHS meminta pemkab memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, bantuan untuk warga yang terdampak Covid-19 harus tepat sasaran.

Terkait penyaluran bantuan ini, BHS berharap peran RT/RW hingga kepala desa dan lurah, untuk memberikan data terkait kondisi di daerahnya dan harus dicek oleh pemerintah pusat, yang bisa dibantu oleh pihak lainnya, misalnya kepolisian.

"Bisa ikut mengecek apakah yang menerima (bantuan) itu layak menerima. Jangan sampai ada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di situ. Masyarakat lagi susah sekarang," tandasnya.

Selain menyerahkan bantuan masker untuk warga di 23 rukun tetangga (RT) di Desa Kalanganyar, Sedati, BHS juga memberikan paket sembako kepada sejumlah nelayan di desa tersebut. BHS berharap bantuan sembako itu bisa meringankan beban sejumlah nelayan yang kini penghasilannya berkurang hingga 50 persen akibat pandemi Covid-19. (sta/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News