Mahfud MD bersama KH Maimoen Zubair. Foto: BANGSAONLINE.COM
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD curhat tentang banyaknya konten gorengan yang dilakukan oleh sejumlah pihak dan kelompok yang kontra dengan pemerintah saat ini.
Mereka memakai potongan-potongan statement yang pernah disampaikannya dalam berbagai kesempatan. Potongan statement tersebut dibuat menjadi sebuah narasi yang keluar dari konteks, untuk menyerang pemerintah.
Mahfud mencontohkan narasi tentang seorang pejabat negara wajib mundur ketika sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Bahkan ia menyatakan, sampai saat ini, apa yang disampaikannya itu masih berlaku kepada siapa pun. Namun narasi itu tidak berdiri sendiri, melainkan ada penjelasannya, yakni tentang syarat.
"Ukuran kepercayaan pejabat di mata publik itu ada syaratnya. Kalau dia masih dipercaya melalui proses pemilu, berarti dia masih dipercaya rakyat," kata Mahfud MD saat Halal bi Halal bersama Sahabat Mahfud Nasional dan MMD Initiative melalui Zoom Meeting, Ahad (21/6/2020).
Mahfud menjelaskan, ucapan-ucapannya terdahulu memiliki konteks yang harus dilihat. Ini perlu agar dapat memahami makna ucapannya secara utuh.
Terkait pejabat negara, saat itu ia memberikan komentar terhadap seorang Ketua DPD yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tidak kunjung mengundurkan diri.
"Itu pidato saya di tahun 2016, ada Ketua DPD ditangkap KPK, tapi dia tidak mau mundur. Harusnya kan dia mundur dong, karena telah mencederai citra DPD. Itu konteksnya," terang Mahfud.
Ketika seseorang pejabat negara atau pejabat publik sudah ditangkap tangan oleh KPK, diindikasi melakukan tindak pidana korupsi atau suap, maka legitimasi terhadap jabatan publik yang disandangnya luntur. Dalam konteks ini, pejabat publik tersebut sudah seharusnya mengundurkan diri.
