Komisi V DPR RI Minta BMKG, BNPP, dan BPWS Percepat Pemulihan Ekonomi

Komisi V DPR RI Minta BMKG, BNPP, dan BPWS Percepat Pemulihan Ekonomi Prof Ir Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., Kepala BMKG saat RDP dengan Komisi V DPR RI, Senin (22/6/2020).

BANGKALAN, BANGSAONELINE.com  - H. Syafiuddin, Anggota Komisi V meminta BMKG, BNPP, dan Bapel , bisa merancang program yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi di rencana strategis (Renstra) 2020-2024.

"Saya berharap apa yang telah disusun oleh Kepala BMKG, BNPP, dan terkait Rancangan Kerja Anggaran Kementerian Langsung (RKA-KL) dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) TA 2021, akan tepat sasaran serta tercapai dengan baik," jelasnya kepada BANGSAONLINE.com usai mengikuti RDP pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan KL TA 2021 melalui fisik dan virtual, Senin (22/6/2020).

Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan

Syafiuddin memaparkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BMKG, BNPP, dan Bapel Komisi V sebagaimana hasil trilateral meeting:

1. BMKG pagu kebutuhan Rp 3,7 triliun dan pagu indikatif Rp 2,8 triliiun, sehingga ada selisih Rp 851 miliar.

2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) pagu kebutuhan sebesar Rp 4 triliun, pagu indikatif Rp 2 triliun sehingga ada selisih Rp 1,9 triliun.

Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap

3. Badan Pelaksana pagu kebutuhan Rp 244 miliar, pagu indikatif Rp 156,3 miliar, sehingga ada selisih Rp 67,6 miliar.

Dari hasil rapat tersebut, Komisi V berjanji akan mengupayakan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2021.

"Yang perlu diperhatikan bagi BMKG, BNPP, dan adalah dapat memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta berdaya saing, dan program proritas yang berbasis masyarakat sesuai dengan Undang Undang nomor 17 tahun 2014," katanya.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dukung Pasangan Fren Pimpin Kota Kediri

"Sementara, terkait kondisi Bapel ke depan, Komisi V akan berkonsultasi dengan Kementerian PUPR, sesuai hasil RDP dengan tiga lembaga," pungkas politikus PKB ini. (uzi/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Jayapura Dilanda Longsor dan Banjir':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO