Politisi yang juga menjadi Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo ini mengungkapkan, penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana APBD Provinsi Jatim dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) tahun anggaran 2020 harus dioptimalkan.
Sehingga tidak ada lagi pungutan SPP yang dibebankan pada siswa. “Kita harus bisa menekan angka putus sekolah karena masalah biaya,” ucap mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo itu.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jatim juga harus intens menjalin komunikasi dengan SMA/SMK Negeri di Jatim. Harapannya, tidak ada sekolah yang nekat menarik SPP pada siswanya. Jika masih dilakukan, tindakan tegas dan sanksi harus dilakukan.
Mas Iin menegaskan, wabah Covid-19 memberikan dampak penurunan signifikan pada perekonomian masyarakat. Karena itu, jangan sampai mereka diberikan beban tambahan dengan mewajibkan membayar SPP.
