Kunjungi Lamongan, Ketua KPU RI: 212 KPU Sudah Terima Kucuran Dana 100 Persen

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arif Budiman menjelaskan, dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), sudah 212 KPU kabupaten/kota mendapat kucuran dana 100 persen.

Tersisa 58 daerah, yang belum mencapai 100 persen. Adapun sebanyak 270 penyelenggara pilkada terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota se-Indonesia. Khusus di Jawa Timur, yang belum sepenuhnya menyerap anggaran hanya tinggal Lamongan dan Surabaya.

"Sebetulnya dari 58 daerah sudah di atas 40 persen dan hanya Lamongan ini yang baru terima 18 persen dana APBN. Mungkin sisanya bisa ditransfer dalam waktu yang tidak terlalu lama," katanya, Senin (27/7/2020).

Arif Budiman menyampaikan data tersebut ketika berkunjung ke KPU Kabupaten Lamongan. Sebelumnya, dia sempat melakukan webinar yang diselenggarakan Bawaslu RI.

Khusus Lamongan, menurut Arif Budiman, sudah siap menyelenggarakan pilkada tahun ini setelah anggaran dan sumber daya manusianya sudah lengkap.

"Pertama, Kita ukur dari anggarannya, yang kedua Kita ukur dari SDM-nya. Jadi, Kita bisa simpulkan kalau Lamongan ini sudah siap dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Arief Budiman juga sempat memaparkan adanya usulan dari KPUK RI yang mengajukan tambahan anggaran karena pilkada diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Pengajuan ini untuk kesehatan dan keselamatan.

Di antaranya untuk vitamin supaya imun petugas terjaga dengan baik. Juga untuk melaksanakan rapid test agar ketika menjalankan tugasnya, petugas tidak terjangkit virus.

“Peruntukan lain untuk penyediaan alat pelindung diri. Jadi, petugas semua menggunakan alat pelindung diri mulai dari masker, face shield, kemudian sarung tangan. Sehingga masyarakat diimbau tidak perlu khawatir," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali mengatakan, dari 58 miliar anggaran APBN, lembaganya yang dipimpinnya sudah menerima Rp 10,3 miliar.

"Tetapi, tergantung apakah mampu menyerap berapa dari anggaran APBN ini atau tidak. Jadi artinya begini, plotting anggaran APBN kan Rp 58 miliar. Tapi tergantung dari progres. Misal bulan ini Kita dapat Rp 10,3 miliar dan masih sisa, itu akan digeser ke bulan Agustus. Itu sistem dari Pemerintah Pusat. Artinya, Pemerintah sendiri coba memberikan pengendalian dan efektivitas penyerapan anggaran tersebut," ungkapnya. (lmg1/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News