KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Di atas kertas, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kediri 2020, Hanindhito Himawan Pramono dan Dewi Mariya Ulfa, sudah tidak ada lawan tanding lagi. Itu artinya, Dhito-Dewi akan melawan bumbung kosong di Pilbup Kediri 2020. Sebab, 6 partai politik yang mengusungnya apabila ditotal menguasai sebanyak 44 kursi di DPRD Kabupaten Kediri.
Adapun partai politik yang sudah menyatakan mengusung Dhito-Dewi adalah PDIP dengan 15 kursi, PKB 9 kursi, PAN 5 kursi, Nasdem 4 kursi, Golkar 6 kursi, dan Gerindra 5 kursi.
Baca Juga: Warga Jetis Ucapkan Janji Setia untuk Menangkan Pasangan Mubarok
Sedangkan yang belum menyatakan sikap adalah Partai Demokrat 3 kursi, PPP 2 kursi, dan PKS 1 kursi. Jika ditotal, ketiga partai itu hanya memiliki 6 kursi saja. Sedang untuk bisa mengusung pasangan calon, parpol atau gabungan parpol minimal harus memiliki 10 kursi.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Kediri Taufik Chavufudin kepada wartawan mengatakan, sampai saat ini rekom dari DPP belum turun. Ia mengakui rekom dari PPP tidak akan berpengaruh apa-apa. Sebab, PPP bersama Demokrat dan PKS jelas tidak bisa mengusung calon alternatif, karena bila digabung hanya memiliki 6 kursi saja.
"Sebenarnya kami di jajaran PPP dari awal menyuarakan ke DPP agar sedapat mungkin bisa memunculkan calon alternatif. Tidak terus kemudian masyarakat disuguhi calon tunggal. Tapi tampaknya aksi borong rekom tidak bisa dibendung, karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan hanya bermodal dua kursi, Demokrat tiga, dan PKS satu," kata Taufik di kantor DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (4/8).
Baca Juga: Kasus Dugaan Penggelapan Dana Kompensasi Pileg 2019 PPP Sampang Dihentikan Polisi, Mengapa?
Menurut Taufik, PPP bisa jadi hanya akan menjadi penonton, atau ikut gabung ke koalisi Dhito-Dewi. "Seperti apa, kan kita tidak tahu. Berharap tidak calon tunggal, kalau boleh ngomong kan begitu, cuma kan sudah ndak mungkin lagi," terang Taufik.
Taufik menegaskan, dari awal PPP tidak menghendaki adanya calon tunggal lawan bumbung kosong. "Ini kan gak sehat untuk demokrasi. Kalau misalnya boleh memilih, ya mending abstain sebenarnya. Tetapi kami juga harus patuh dengan keputusan DPP. Mudah-mudahan (rekom) tidak turun, karena sudah tidak ada artinya lagi," tutup Taufik. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News