Ketua Ansor Bangil Pertanyakan, Apa Wasekjen MUI Najamudin Pro Khilafah?

Ketua Ansor Bangil Pertanyakan, Apa Wasekjen MUI Najamudin Pro Khilafah? Ketua PC Ansor Bangil Saad Muafi menunjukkan foto Presiden RI Jokowi yang dicoret-coret dan berkas HTI saat mendatangi Abdul Halim di Bangil Pasuruan Jawa Timur, Sabtu (22/8/2020). foto: ahmad fuad/ bangsaonline.com

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua PC Bangil Saad Muafi mempertanyakan pernyataan Najamudin Ramly, Wakil Sekertaris Jendral Majelis Ulama Indonesia () yang mengatakan, "Ajaran boleh didiskusikan, tapi tidak boleh diimplementasikan".

Dalam penjelasannya di depan publik, Najam menguraikan sejarah Islam, bahwa pemerintahan setelah Nabi itu dipimpin seorang khalifah atau khulafa urrasyidin. "Saya kira ini sudah diajarkan di bangku sekolah Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah," jelas Najamudin Ramly beberapa waktu lalu di salah satu televisi.

Baca Juga: Napak Tilas Jejak Santri, Ratusan Banser di Jombang Kirab Merah Putih 300 Meter

Gus Afi - panggilan akrab Saad Muafi - menanyakan, "Wakasekjen ini ada apa dengan HTI? Kok bisa menyatakan seperti itu. Jangan-jangan timbul stigma bahwa pro dengan HTI? mau dikemanakan negara ini," kata Gus Afi.

Gus Afi sangat menyayangkan penjelasan yang disampaikan Najamudin. “Saya tidak tahu ia mewakili atau siapa. Yang jelas ada apa Wakil Sekretaris Jenderal itu dengan sistem ?," tanya Gus Afi.

Gus Afi berharap pemerintah tegas terhadap ajaran yang merongrong ideologi Pancasila. Fakta di lapangan, menurut dia, saat dirinya terjun langsung mendatangi Yayasan Al Hamidy tersebut, ketua yayasan sekaligus kepala sekolahnya tidak tahu nama wakil presiden. Di lingkungan sekolahan itu tidak ada satu pun bendera merah putih berkibar, meskipun ini masa HUT Kemerdekaan RI. Kemudian foto presiden dicoret-coret.

Baca Juga: MUI Sampang Dukung Polisi Kawal Pilkada Damai dan Kondusif

"Kalau sudah terjadi demikian, mau dibawa ke mana Indonesia ini?," tanya Gus Afi.

Gus Afi berharapa tahu akar permasalahanya, tidak langsung menyalahkan bertindak secara tidak prosedural. "Kedatangan kami di lapangan itu didampingi pihak kepolisian, TNI, camat, dan pihak kepala desa. Itu kami lakukan sudah sangat prosedural. Makanya saya harap biar obyektif menilai persoalan ini, harus tahu dulu akar permasalahanya," katanya. (afa)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Khilafah Proyek Politik Inggris? Ini Alasan Hizbut Tahrir Bolehkan Cium Cewek Bukan Muhrim':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO