SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Munculnya logo PDIP dalam materi sekolah daring di prgram yang ditayangkan salah satu stasiun TV lokal di Surabaya terus menjadi polemik.
Pasalnya, dalam tayangan itu lambang sila keempat Pancasila yang seharusnya berupa kepala banteng berubah menjadi logo salah satu partai politik. Tak pelak, tayangan itu memantik penafsiran tendensius.
Baca Juga: Hartono dari Fraksi PDIP Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto 2024-2029
Isa Ansori, Anggota Dewan Pendidikan Jatim meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Surabaya bertanggung jawab atas kejadian ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kecerobohan dan kelemahan manajemen pembelajaran di masa pandemi.
"Ini kejadian yang kedua dalam pembelajaran daring yang menjadi program Diknas Surabaya. Yang pertama, adanya sisipan konten porno, dan yang sekarang kesalahan melambangkan simbol negara yang ada pada Pancasila. Ini mengesankan bahwa diknas ceroboh dalam quality control sebuah produk pembelajaran, Kepala Diknas Surabaya harus bertanggung jawab," tegas Isa, Rabu (9/9) kepada bangsaonline.com
"Tidak cukup hanya minta maaf, harus ada keseriusan yang ditunjukkan bahwa kecerobohan ini tidak boleh terulang lagi. Hal lain yang terjadi adalah di tengah suasana politik yang sensitif dan panas, ini justru memperkeruh suasana, ada parpol yang dirugikan, seolah terkesan bahwa ini ada titipan. Harus ada klarifikasi juga bahwa ini murni kesalahan proses yang terjadi di Diknas," pungkas Isa.
Baca Juga: Pascaputusan MK, PDIP Gresik Minta Bawaslu Tindak Pejabat dan TNI-Polri Tak Netral di Pilkada 2024
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, telah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan salah satu guru yang mengajar di program GURUku, dengan menampilkan logo PDIP saat menjelaskan sila keempat Pancasila. Guru tersebut atas nama Afita Nurul Aini yang sudah mengajar di program tersebut sebanyak empat kali.
“Saya mohon maaf atas nama Dispendik karena kemarin ada salah satu guru kami waktu mengajar terjadi kesalahan input gambar,” kata Supomo di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (9/9/2020).
“Ini murni human error, karena bagaimanapun juga manusia adalah tempatnya salah, sehingga tidak ada tendensi apa pun dan tidak berkaitan dengan siapa pun dan apa pun,” tambahnya.
Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap
Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya ini juga mengaku telah melakukan beberapa evaluasi. Ke depannya, pembelajaran daring via televisi ini tidak akan dilakukan secara live. Namun, akan dilakukan tapping (siaran tunda) terlebih dahulu supaya materi-materi yang disampaikan oleh pihak guru bisa lebih aman.
“Tapi memang kalau tapping itu kelemahannya, siswa tidak bisa berdialog atau bertanya langsung kepada guru. Kalau selama ini kan kita live, sehingga siswa bisa langsung bertanya kepada guru yang mengajar, dan proses seperti ini sudah seperti di kelas,” ungkapnya. (nf/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News