Jhonny G Plate. Foto: kompas.com
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Jhonny G Plate mengaku tak tahu siapa yang mengusulkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan, Nasdem tidak pernah mengusulkan Budi menjadi Kapolri.
"Terkait pencalonan BG (Budi Gunawan), itu bukan dari Partai Nasdem. BG ini usulan Presiden," kata Jhonny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/1/2015).
Seperti diberitakan, Ketua Tim Independen Syafii Maarif sebelumnya membuka fakta di balik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut pria yang akrab disapa "Buya" itu, Jokowi tidak pernah mengajukan inisiatif nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.
Jhonny menambahkan, hanya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dan Presiden Jokowi yang tahu siapa pihak di balik pencalonan Budi. Siapa pun yang mengusulkan, kata Jhonny, Nasdem tidak pernah mengintervensi Jokowi dalam penentuan calon kapolri.
"Kalau Buya bilang begitu, maka yang tahu ya Buya. Mungkin dari partai lain yang Buya tahu," ujarnya.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faizal membantah partainya menekan Presiden Joko Widodo terkait pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Akbar mengaku, sepengetahuannya, Jokowi sendiri lah yang memutuskan memilih Budi Gunawan, tanpa meminta masukan dari parpol pendukung.
Nama Budi lalu diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. "Jokowi yang pilih sendiri Budi Gunawan itu, lalu diajukan ke Megawati, waktu itu tanggal 7 Januari," kata Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015) sore.
Terkait Ketua Umum Surya Paloh yang kerap bolak-balik istana menjelang pemilihan nama Budi, Akbar menilai hal tersebut sama sekali tidak berhubungan. Kunjungan Surya, kata dia, hanya bertujuan untuk memberi dukungan dan memastikan program-program yang disampaikan saat kampanye berjalan dengan baik.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
"Nasdem pendukung pemerintahan, Pak Surya Paloh Ketua Umum. Jangan pikir, dukungan partai hanya sampai Jokowi terpilih. Kami harus jaga pemurniaan ide-ide kami apakah akan dijalankan atau tidak oleh pemerintahan, jangan sampai kami hanya dikasih cek kosong," ucapnya.
Akbar meminta Jokowi mengabaikan rekomendasi tim independen yang meminta pelantikan Budi Gunawan dibatalkan. "Tim itu ya sekedar tim independen saja, kita tetap ingin mekanisme sesuai sistem, ada wantimpres ya itu dengerin. Bahwa tim independen berikan masukan ya monggo, tapi jangan sampai memaksakan kehendak harus didengerin," ucapnya.
Sebelumnya, Syafii mengatakan, pengajuan Budi bukan atas inisiatif Jokowi. Namun, ia mengelak saat diminta untuk mengungkap siapa pihak yang dimaksud.
"Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum, Anda harus tahu itu. Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu," kata Syafii.
Ia juga mengungkapkan ada pandangan dari Dewan Pertimbangan Presiden agar Jokowi melantik Budi Gunawan. Tanpa menyebut nama, pandangan itu disampaikan tiga anggota Wantimpres.
"Saya ndak tahu apa yang terjadi, apalagi di sana tidak satu suara. Ada yang (minta Budi) dilantik, ada yang enggak mau. Ada katanya tiga orang yang mau BG dilantik," katanya.
Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
