Pemkot Pasuruan Ikuti Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2021 Secara Virtual

Pemkot Pasuruan Ikuti Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2021 Secara Virtual Pemkot Pasuruan mengikuti penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2021 secara virtual melalui MCC.

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di Istana Negara. Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan tema “APBN Untuk Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Penyerahan tersebut dihadiri oleh seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia secara virtual.

Baca Juga: Raih Penghargaan Kota Informatif, Pemkot Pasuruan Buktikan Komitmen Wujudkan Kota Terbuka

Pemerintah Kota Pasuruan mengikuti acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut di Ruangan MCC Arsip. Acara ini dihadiri oleh Plt. Asisten Pemerintahan Kota Pasuruan didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Pasuruan.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa fokus APBN tahun anggaran 2021 yakni Kesehatan (vaksin, sarana prasarana kesehatan, LAB dan Penelitian), Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (dukungan untuk UMKM dan dunia usaha), Perlindungan Sosial (bagi kelompok miskin dan rentan), serta Reformasi Struktural (bidang Kes, Pendidikan, Perlindungan Sosial). Dalam APBN 2021, alokasi belanja negara mencapai Rp 2.750 triliun.

Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Pemkot Pasuruan Gelar Upacara

Angka itu lebih tinggi 0,4% dibandingkan alokasi belanja negara di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.032 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga. Kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun.

Jokowi menekankan agar alokasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.

"Untuk bidang kesehatan telah dialokasikan sebesar Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp 26 triliun," urai presiden.

Baca Juga: Kota Pasuruan Perkuat Komitmen Antikorupsi lewat Sosialisasi dan Pakta Integritas DPRD

"Di saat perekonomian kita masih lesu, maka belanja pemerintah, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita. Setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Tugas utama kita membantu masyarakat bukan hanya menjalankan rencana," paparnya. (ard/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO