Tarif RPU Dinilai Kurang Kompetitif, Pemkab Sidoarjo Bakal Ajukan Perubahan Perda

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo selain pajak, adalah sektor jasa rumah potong hewan dan unggas.

Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, Hudiyono ingin mengoptimalkan pengelolaan rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang dikelola oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo untuk menambah PAD.

Baca Juga: Taman Tara Pagerwojo Rampung Dibangun, DLHK Sidoarjo: Jadi Tempat Bermain yang Nyaman

Saat sidak ke RPU Krian, Senin (1/2/2021), Hudiyono mendapatkan informasi dari Dinas Pangan dan Pertanian, kalau harga jasa penyimpanan ayam potong per kilogram sebesar Rp 75.

Sedangkan di luar, kisaran Rp 25 hingga Rp 35 per kilogram. Selain itu, tempat penyimpanan (cool storage) yang dimiliki RPU kapasitasnya maksimal 8 ton. Sedangkan kebutuhannya tiap tahun bertambah.

RPU Krian per hari maksimal bisa melayani 1.500 potong unggas. Untuk penyimpanan daging kapasitasnya 8 ton dan tahun 2021 ini sudah masuk anggaran penambahan pembelian cool storage kapasitas bisa dua kali lipat.

Baca Juga: Gelar FGD, Umsida Dorong Pemkab Sidoarjo Fasilitasi Perizinan dan Pemasaran Produk UMKM

Hudiyono dalam waktu dekat akan mengajukan perubahan Perda tarif RPU supaya bisa bersaing dengan swasta. Saat ini tarif di RPU sesuai perdanya untuk pemeriksaan unggas per ekornya Rp 100 dan tarif potong Rp 500 per ekor.

"Kita akan ajukan perubahan perda tarif jasa pemakaian RPU ini. Tujuannya agar pendapatan di sini bisa naik dan harganya mampu bersaing kompetitif dengan pihak swasta. Selain itu juga untuk menaikkan jumlah PAD," cetus Cak Hud, panggilan karib Hudiyono.

Laporan yang diterima Cak Hud selama pelaksanaan PPKM, pendapatan RPU menurun karena beberapa diliburkan.

Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo

Cak Hud minta layanan potong unggas dan hewan tetap berjalan seperti biasa untuk melayani pelanggan. Meski pademi Covid, perekonomian tetap jalan syaratnya menjalankan protokol kesehatan. 

"Pendapatan menurun karena memang ada sebagian diliburkan, yang biasanya kerja bisa dua shift selama PPKM ini jadi satu shift. Saya minta layanan RPU tetap buka seperti biasanya," pintanya. (sta/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News