Gus Yani Bersama Bupati Terpilih Sidoarjo dan Mojokerto Diundang Gubernur Bahas Kali Lamong

Gus Yani Bersama Bupati Terpilih Sidoarjo dan Mojokerto Diundang Gubernur Bahas Kali Lamong Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Terpilih Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo.

Gresik, BANGSAONLINE.com - Terpilih Fandi Akhmad Yani beserta Bupati Terpilih Sidoarjo Mudhor Ali dan Bupati Terpilih Mojokerto Ikfina Fahmawati diundang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk membahas sejumlah program di Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (5/2/2021).

Gus Yani, sapaan akrab Fandi Akhmad Yani didampingi sejumlah petinggi partai politik koalisi. Mereka di antaranya, Sekretaris DPC PPP Gresik yang juga Ketua Tim Pasangan Niat (Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah) Khoirul Huda, dan Sekretaris DPC PDIP Gresik Noto Utomo.

Baca Juga: Targetkan Kemenangan Yani-Alif 90 Persen, Relawan Kebomas: Tak Perlu Urusi Pemilih Kotak Kosong

Khoirul Huda membenarkan ikut mendampingi Gus Yani dalam melakukan pertemuan dengan Gubernur Jatim.

"Acaranya silaturrahmi. Dan ada pengarahan untuk Bupati dan Wabup Terpilih Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto," ujar Khoirul Huda kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (6/2/2021).

Menurut Huda, begitu sapaan akrabnya, di antara yang dibahas dalam pertemuan tersebuat agar adanya sinergi tiga kabupaten (Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto) dalam pembangunan wilayah. Khususnya penanganan banjir luapan . Gubernur minta agar kabupaten terkait bisa bersinergi dalam penanganan banjir luapan .

Baca Juga: Bawaslu Gresik Turunkan APK Yani-Alif yang Dipasang di Depan Balai Desa Sukowati

Huda menyatakan, bahwa Pemkab dan DPRD Gresik sangat konsen dalam penanganan banjir luapan . Pada APBD 2021 ini DPRD mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk .

Menurut Huda, untuk normalisasi dibutuhkan sinergitas antar kabupaten yang dialiri mulai hulu hingga hilir. Selain itu, dibutuhkan lahan cukup besar. Mengacu data dari Balai Besar Wilayah Solo (BBWS), kebutuhan lahan yang dibutuhkan sepanjang 109,66 hektare atau hampir 110 ha.

Kebutuhan lahan tersebut didapat dari hasil study LARAP. Dari total 109,66 hektare itu, ada yang statusnya milik pribadi (perorangan), tanah kas desa (TKD), hingga tanah negara (TN). Nah, dana Rp 50 miliar itu akan digunakan untuk pembebasan lahan tersebut," terangnya.

Baca Juga: Kunjungi Wisata Mangrove Karangkiring Gresik, Ning Nurul Lakukan Pembinaan 10 Program Pokok PKK

Huda menambahkan, berdasarkan data, BBWS yang membentang di Kabupaten Gresik sepanjang 64 km. Untuk membuat tak kembali meluap maka dibutuhkan normalisasi total. membentang di wilayah Kabupaten Gresik melintasi 24 desa di 5 kecamatan, yakni Balongpangang, Benjeng, Cerme, Menganti, dan Kebomas.

"Pada tahun 2019 estimasi anggaran untuk proyek normalisasi total di luar pembebasan lahan dibutuhkan anggaran sekitar Rp Rp 960 miliar, kalau 2021 dipastikan lebih besar," pungkasnya. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Viral! Video Manusia Menikahi Kambing di Gresik, Bupati Mengecam: Jahiliyah!':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO