“Wong, dia ajudan Presiden,”
ujarnya.
Obrolan dengan Pramono dimulai dengan kisruh perebutan ketua komisi di DPR
antara partai yang sekubu dengan PAN dan kubu pemerintah pimpinan PDI
Perjuangan. Pramono mengajak partai Hatta mendukung pemerintah. Menurut Hatta,
Budi lebih banyak diam.
Pertemuan dengan Hatta Rajasa dan elite partai lain merupakan cara PDIP
memuluskan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Presiden Joko Widodo kemudian mengajukannya ke DPR, 15 Januari lalu,
sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Sutarman, yang sebenarnya baru
pensiunan Oktober nanti. Sehari setelah pengajuan itu, Komisi Pemberantasan
Korupsi menetapkannya sebagai tersangka korupsi perkara suap dan gratifikasi.
PDIP juga mengutus Ketua Fraksi Olly Dondokambey guna melobi partai-partai
anggota koalisi non-pemerintah. Gerilya dilakukan sejak Desember 2014. Pramono
dan Olly wira-wiri membawa Budi Gunawan menemui para bos partai “oposisi” itu.
Aburizal Bakrie
Akhir tahun lalu, Olly bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Menteng, Jakarta Pusat. Kepada Aburizal, Olly mengutarakan niat Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Sepekan sebelum uji kelayakan, Olly kembali bertemu dengan Aburizal untuk memastikan dukungan Golkar.
“Ya, kami akan mendukung apa pun
keputusan Presiden,” kata Aburizal seperti ditirukan seorang petinggi Golkar.
Dukungan Golkar menuntut syarat. Seorang politikus partai beringin yang
mengetahui pertemuan itu menuturkan bahwa Aburizal meminta bantuan pemerintah
menalangi pembelian lahan warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena dampak
semburan lumpur Lapindo. Grup Bakrie tak cukup punya dana segar untuk membayar
tunggakan Rp781 miliar pembelian lahan. Dana talangan inilah yang diinginkan
Aburizal.
Pada 13 Januari lalu, Aburizal menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
Aburizal memberi masukan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan 2014. Rabu pekan lalu, Aburizal lagi-lagi bertandang ke Istana Kepresidenan.
