GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) terus mematangkan program universal health coverage (UHC) untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Melalui program tersebut, nantinya masyarakat Gresik yang hendak menikmati layanan kesehatan cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Guna mewujudkan program tersebut, Bupati Gus Yani mengundang pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Gresik, para pimpinan rumah sakit se-Kabupaten Gresik, serta para kepala OPD terkait, untuk menggelar rapat, Rabu (14/4/2021). Agenda ini juga dihadiri perwakilan DPRD Gresik.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Selain menjadi program prioritas, kami ingin di era Pemerintahan Gresik Baru jumlah angka kemiskinan menurun dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan," ucap Bupati Gus Yani saat membuka rapat.
Bupati berharap, ada inovasi dari seluruh peserta rapat dalam merealisasikan UHC, agar pembiayaannya tidak hanya mengandalkan APBD.
"Sebagai kabupaten industri, kami berharap agar ada optimalisasi dari semua pihak. Baik dari dunia industri dan pihak swasta, pihak rumah sakit dan pelayanan kesehatan di Gresik, atau dari program yang lain untuk optimalisasi dalam percepatan program UHC ini," harapnya.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Sementara Kepala Cabang BPJS Gresik Tutus Novita Dewi mengungkapkan, masyarakat Gresik yang sudah tercatat sebagai peserta BPJS mencapai 77,28 persen. Angka ini ada peningkatan dari beberapa minggu sebelumnya yang hanya 74 persen.
Untuk pembayaran klaim selama 8 bulan terakhir tahun 2020 sebesar Rp 421 miliar, sedangkan jumlah pemasukan yang berasal dari iuran peserta selama setahun sebesar Rp 435 miliar.
"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap BPJS juga semakin meningkat. Hal ini sesuai komitmen kami bersama seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan kami untuk tidak melakukan pungutan kepada peserta BPJS dan tidak diskriminasi dalam layanan," ujar Tutus.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Sementara Pj. Sekda Gresik Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno mengaku prihatin masih banyak masyarakat yang belum ter-cover BPJS Kesehatan.
"Kepesertaan BPJS masyarakat Gresik masih di bawah rata-rata persentase Provinsi Jawa Timur yang mencapai 80,25 persen. "Kami berharap ke depan jumlah masyarakat Gresik yang ter-cover BPJS akan terus meningkat," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News