Kiai ​Malik Madani: Dulu Saya Usulkan AHWA untuk Hadang Politisi Busuk, Tapi...

SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Dr KH Malik Madani, Katib Aam Syuriah PBNU periode 2010 – 2015, mengungkapkan bahwa konsep Ahlul Halli Wal-Aqdi (AHWA) semula diusulkan untuk membendung riswah (uang sogok) dalam pemilihan Rais Aam Syuriah dan Ketua Umum Tanfidziah PBNU. Karena, kata Kiai Malik Madani, berdasarkan pengalaman dirinya dalam menangani Konferwil PWNU dan Konfercab PCNU banyak sekali kasus riswah terjadi.

“Saya lah yang mengusulkan agar Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tidak dipilih secara one man one vote. Saya takut rais aam dan ketua umum jatuh pada orang kaya dan politisi busuk karena ada intervensi partai,” kata Kiai Malik Madani kepada BANGSAONLINE.com, Senin (20/12).

Baca Juga: Rais Aam PBNU Ngunduh Mantu dengan Pemangku Pendidikan Elit dan Tim Ahli Senior di BNPT

Tapi saat ia mengusulkan konsep AHWA itu ternyata ditentang oleh para pengurus PBNU yang lain. “Termasuk oleh Said Aqil dan kroninya,” kata Kiai Malik Madani.

Menurut dia, ketika dirinya melontarkan konsep AHWA, Said Aqil dan kroninya bahkan menertawakan. “Saya dianggap arruju’ ilal wara’, set back. Mereka bilang, kita sudah dipuja oleh para pengamat, dalam pemilihan kita sangat maju dan demokratis, kok mau kembali ke AHWA,” tegas Kiai Malik Madani mengutip pernyataan mereka.

Meski demikian, kata Kiai Malik Madani, Slamet Effendy Yusuf mendukung gagasannya. “Senior saya di PMII, Mas Slamet Effendy, mengajak saya studi banding,” tutur Kiai Malik Madani.

Baca Juga: Peringati Hari Santri, PWNU Jatim Road Show Seminar Kebangsaan di 16 Kampus

Hanya saja, kata Kiai Malik Madani, menjelang Muktamar ke-33 NU di Alun-Alun Jombang, Slamet Effendy Yusuf, berubah. “Karena dijanjikan menjadi wakil ketua umum,” kata Kiai Malik Madani. Akhirnya Slamet Effendy yang mantan Ketua Umum GP Ansor itu tak mendukung AHWA.

Jadi, menurut Kiai Malik Madani, saat itu banyak sekali pengurus PBNU yang menentang AHWA. “Tapi entah dapat wangsit, karena AHWA itu bisa menghadang orang yang dianggap menjadi sandungan, yaitu Kiai Hasyim Muzadi, tiba-tiba mereka ngotot AHWA itu diterapkan di Muktamar Alun-Alun Jombang,” katanya.

Kiai Malik Madani mengaku sudah mengingatkan mereka agar AHWA itu tidak diterapkan pada Muktamar NU di Alun-Alun Jombang. Alasannya, selain menyalahi keputusan Konbes dan Munas Alim Ulama, yang memutuskan agar AHWA dilaksanakan pada Muktamar berikutnya, juga konsep AHWA belum matang.

Baca Juga: Hari Santri Nasional 2024, PCNU Gelar Drama Kolosal Resolusi Jihad di Tugu Pahlawan Surabaya

Lebih fatal lagi, AHWA yang sebenarnya merupakan khazanah Ahlussunnah Wal Jama’ah dalam sistem pemilihan ketua umum justru dimanipulasi oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab PBNU semata untuk menghadang Kiai Hasyim Muzadi.

“Saat itu ketua-ketua PCNU, PWNU atau delegasi yang tak setor anggota AHWA sesuai pesanan panitia tak boleh masuk arena Muktamar. Sampai saya bersitegang dengan petugas registrasi dan pendaftaran di Alun-Alun Jombang,” kata Kiai Malik Madani.

“Jadi AHWA yang diterapkan di Muktamar NU Alun-Alun Jombang itu AHWA abal-abal,” tegas Kiai Malik Madani.

Baca Juga: Peringati Hari Santri 2024, PCNU Surabaya Adakan Lomba dan Pengobatan Gratis di Tugu Pahlawan

Karena itu ia minta agar AHWA yang diterapkan dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung nanti harus berlangsung secara transparan. Artinya, nama-nama calon anggota AHWA harus diusulkan secara terbuka, tidak ditentukan oleh kasak-kusuk panitia, agar tak terjadi lagi manipulasi seperti dalam Muktamar NU di Alun-Alun Jombang.

“Masak nama Kiai Hasyim Muzadi yang dalam Muktamar NU di Alun-Alun Jombang menjadi calon rais aam tak muncul sama sekali,” katanya sembari mengatakan bahwa itu tak masuk akal.

Sementara BANGSAONLINE.com mendapat informasi bahwa beberapa pihak mulai membentuk tim pemantau untuk mengantisipasi kecurangan dan riswah. Bahkan mereka siap-siap melaporkan kecurangan itu secara hukum pidana.

Baca Juga: Begini Alasan Nyai Bad Dukung Pasangan Dhito-Dewi di Pilkada 2024

“Jadi nanti akan ada laporan kecurangan dan penyalahgunaan adiministrasi. Datanya kan gampang. Misalnya, PCNU tertentu sudah menyetor nama-nama calon anggota AHWA tapi umpamanya oleh oknum panitia tidak ditampilkan atau dihilangkan, padahal kopinya ada,” katanya.

KPK juga dikabarkan mulai bergerak. “Ada dugaan ada tekanan dan uang negara disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memobilisasi dukungan,” katanya.

Apa datanya sudah ada? “Sudah-sudah,” tegas sumber itu yang mengaku kedatangan petugas KPK. (mma)

Baca Juga: Sambangi PCNU, Paslon Mudah Tampung Banyak Masukkan untuk Pembangunan Pasuruan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News