Sumbangan Dana Kampanye Pilkada Dibatasi, Perseorangan Maksimal Rp 50 Juta, Badan Usaha Rp 500 Juta
Kamis, 04 Juni 2015 22:22 WIB
Purnomo menambahkan, bukan hanya sumbangan dana kampanye dari masyarakat yang dibatasi, biaya pengeluaran kampanye juga ditentukan batas maksimalnya. Ia mencontohkan, untuk kebutuhan rapat umum dan pertemuan terbatas akan ditentukan batasan maksimalnya. “Nominalnya belum, pengaturannnya ada di PKPU 8,” katanya.
Purnomo mengatakan, laporan sumbangan dana kampanye serta biaya kampanye akan diaudit oleh auditor public. Tim audit yang bertugas melakukan audit nantinya berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh KPU-RI.
“Nanti kita dapat rekom KPU-RI. Ini lembaga sudah terakreditasi untuk melakukan audit,” katanya.
Ia menegaskan, jika ada pelanggaran untuk menanganinya merupakan domain panitia pengawas. (lan/dur)