KPU Desak Tim Kampanye Capres Hargai Masa Tenang
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: yudi eko purnomo
Senin, 07 Juli 2014 16:42 WIB
MOJOKERTO (bangsaonline) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menekankan agar tim kampanye masing-masing calon presiden dan wakil presiden untuk tidak menggelar kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang.
Terkait dengan alat peraga kampanye (APK) yang saat ini sudah terpasang, KPU Kota Mojokerto mengimbau agar masing-masing tim sukses untuk segera membersihkan sendiri APK ketika memasuki masa tenang. Imbauan itu dikirim KPU secara resmi ke tim sukses.
BACA JUGA:
Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa Jalani Tes Kesehatan Rohani di RSSA Malang
Minta Dibangunkan Gedung Baru ke Paslon, Ketua KPU Kota Kediri Minta Maaf
Diiringi Ribuan Pendukung, Paslon Habib Hadi-Zainal Arifin Daftar ke KPU Kota Probolingo
Diusung Koalisi Besar, Mas Iin-Edy Widodo Daftar ke KPU Sidoarjo Jelang Penutupan
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Mojokerto, Sukrisno Adi, Senin (7/7)mengatakan, kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berakhir sampai 5 Juli 2014. Setelah itu, mulai 6 sampai 8 Juli sudah memasuki masa tenang hingga dilakukan pemungutan suara pada 9 Juli.
Menurut Sukrisno Adi, di masa tenang ini semua orang maupun tim sukses masing-masing pasangan calon, tidak boleh menggelar kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media massa cetak dan elektronik, penyiaran melalui radio dan atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, serta kegiatan bentuk lainnnya yang dikategorikan kampanye.
"Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 16 Tahun 2014, sudah ditegaskan pada masa tenang semua orang dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun," kata Sukrisno Adi.
Sanksi bagi yang melakukan kampanye pada masa tenang, sebagaimana pasal 214 UU No 42 Tahun 2008, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 3 juta atau paling banyak Rp 12 juta.
"Mulai 6 Juli ini, kami ingatkan agar sudah tidak boleh lagi ada iklan di media massa, tidak ada lagi pemasangan alat peraga kampanye maupun penyebaran bahan kampanye lainnya," tambahnya.
Meski memasuki masa tenang, beberapa ruas jalan utama di Kota Mojokerto masih terdapat baliho bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahkan berbagai poster dan baliho nomor urut satu dan dua itu dipasang jauh hari sebelum masa kampanye presiden dan wakil presiden dimulai.