![Galian C Tambang Sirtu di Desa Kutogirang Mojokerto Diduga Ilegal Galian C Tambang Sirtu di Desa Kutogirang Mojokerto Diduga Ilegal](/images/uploads/berita/700/084df58dbe7dd9878b88c7dd151755ee.jpg)
MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Lokasi galian C di Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro Mojokerto yang diduga tak mengantongi izin resmi tengah menjadi sorotan.
Galian C berupa tambang pasir batu (sirtu) yang masih bebas beroperasi itu disebut tak mengantongi IUP/IUPK (Izin Usaha Pertambangan/Khusus). Sehingga merusak lingkungan dan memperkaya diri sendiri.
BACA JUGA:
- DPUPR Mojokerto Genjot Pembangunan Jembatan Cinandang
- Tegaskan Kenyamanan Warga, Pj Wali Kota Mojokerto Tegur Stan Tenda yang Mengganggu di Trotoar
- Rapat Usai Pelantikan DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro Jelaskan Progres Pembentukan Dewan
- Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Gen Z Kritis Sebagai Pemilih Pemula di Pilkada 2024
Aktivitas tambang itu diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah. Sebab, menurut penuturan seorang warga truk yang berlalu lalang bisa memuat sirtu yang bernilai fantastis.
"Kerugian negara mencapai 1,8 Milyar sebulan," kata warga setempat iisial P Senin (9/8/2024).
Sayangnya, lokasi galian C itu tak pernah terendus aparat.
Seorang pekerja yang biasa mencatat truk yang keluar-masuk menyebut pemilik tambang ilegal itu adalah warga Sidoarjo.
"lokasi tambang milik ALM warga prambon," ujarnya Sabtu (31/8/24)
Berdasarkan Perpres No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) dengan kebijakan tersebut, maka daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi kembali memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, setelah sebelumnya kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat lewat revisi UU Minerba atau UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.
Pada Pasal 158 UU Minerba tersebut disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin bisa dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000 kepada kementrian ESDM, Kementrian lingkungan hidup (KLHK) dan kepolisian RI terutama Polres Kabupaten Mojokerto.
Hal ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena pembiaran tambang ilegal itu berpotensi merusak lingkungan dan merugikan daerah bahkan negara.
Hingga berita ini dimuat, para awak media masih berusa mengonfirmasi pihak Polres Mojokerto. (ana/van)