Ahmad Nurhamin (tengah) didampingi Faqih Usman dan Khoirul Huda saat memberikan keterangan pers. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Sebab, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada di satu daerah bisa mencapai miliaran rupiah. Namun, praktik money politic sulit diberantas.
"Pertanyaannya lagi, ke mana struktur Bawaslu yang membentuk organ sampai dengan tingkat TPS yang mengeluarkan anggaran miliaran, tapi kenyataannya posisi mereka tidak membawa dampak apapun terhadap praktek money politik di lapangan," ungkapnya.
Karena itu, Nurhamim ogah jika parpol dijadikan kambing hitam atas calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah kali ini.
Ia menilai, penyelenggara pilkada, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat (ormas) juga ikut berperan aktif dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik atau pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat.
Hal ini penting agar tidak muncul asumsi jika pemilu identik dengan calon kepala daerah yang berkantong tebal.
"Kalau problem itu bisa diatasi, kader parpol yang punya kapasitas dan kapabilitas akan bermunculan, berani maju pada pilkada, meski tidak punya isi tas," pungkasnya. (hud/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
