Bantah Calon Tunggal karena Gagalnya Kaderisasi, Ketua Golkar Gresik Soroti Bawaslu dan Politik Uang

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPD Golkar Gresik, Ahmad Nurhamim menyanggah pernyataan Direktur YLBH FT, Andi Fajar Yulianto, soal gagalnya parpol dalam melakukan pengkaderan, yang berujung hadirnya calon tunggal di Pilkada Gresik.

"Kalau parpol tidak gagal dalam pengkaderan, buktinya apa? Semua parpol di Kabupaten Gresik (peraih kursi di DPRD) ada kader andal yang bisa diusung," ucap pria yang karib disapa Anha kepada BANGSAONLINE Senin (16/9/2024).

Lantas, Anha membeberkan nama-nama kader andal parpol di Gresik dan layak diperhitungkan jika maju di pilkada.

"Di PKB ada Mas Syahrul Munir, Mbak Ufiq Zuroida, dan Imron Rosyadi. Lalu di Golkar ada Ahmad Nurhamim, Asroin Widiana, dan Andi Fajar Yulianto. Kemudian, di PAN ada Faqih Usman, di PPP Ada Khoirul Huda. Selanjutnya, di PDIP ada Mujid Riduan, Noto Utomo, dan seterusnya," beber Anha.

Menurutnya, hampir semua parpol di Kabupaten Gresik memiliki kader yang berkompeten dan kapasitas untuk memimpin.

"Pertanyaannya, maukah pemilik suara (pemilih) pilih calon tanpa isi tas (uang)? Situasi dan kondisi pragmatisme inilah yang sebenarnya sulit memunculkan calon yang running pada pilkada tanpa isi tas," ungkap anggota DPRD Gresik periode 2024-2029 ini.

Dari situ, Nurhamim menyoroti penyelenggaraan pilkada yang harus benar-benar melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada di satu daerah bisa mencapai miliaran rupiah. Namun, praktik money politic sulit diberantas.

"Pertanyaannya lagi, ke mana struktur Bawaslu yang membentuk organ sampai dengan tingkat TPS yang mengeluarkan anggaran miliaran, tapi kenyataannya posisi mereka tidak membawa dampak apapun terhadap praktek money politik di lapangan," ungkapnya.

Karena itu, Nurhamim ogah jika parpol dijadikan kambing hitam atas calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah kali ini.

Ia menilai, penyelenggara pilkada, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat (ormas) juga ikut berperan aktif dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik atau pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini penting agar tidak muncul asumsi jika pemilu identik dengan calon kepala daerah yang berkantong tebal.

"Kalau problem itu bisa diatasi, kader parpol yang punya kapasitas dan kapabilitas akan bermunculan, berani maju pada pilkada, meski tidak punya isi tas," pungkasnya. (hud/van)