Audiensi yang digelar Wakil Bupati Maryoto di rumah dinasnya. foto: feri wahyudi/ BANGSAONLINE
"Jelas HTI ini merusak ideologi yang akan merubah NKRI dengan ideologi Khilafah," cetusnya.
Dalam audiensi yang disaksikan oleh pihak pihak Kepolisian dan TNI tersebut, mereka mendesak agar pemerintah daerah tegas menolak keberadaan HTI, dan melarang Kesbangpol untuk menerbitkan SKT.
"Kami tidak rela, jika nanti NKRI digulingkan oleh HTI dengan ideologinya," timpal Marsudi Al Ashari, Ketua Muhammadiyah Tulungagung.
Sementara Wakil Bupati Maryoto mengatakan pihaknya akan mengakomodir semua usulan tersebut.
"Kalau memang HTI dipandang tidak sesuai dengan ideologi NKRI Indonesia, ya kita akan perintahkan Kesbangpol untuk tidak mengeluarkan izin berupa SKT," ungkap Maryoto Bhirowo. Namun ia berpesan kepada para tokoh agama dan ormas agar tetap menjaga suasana kondusif di Tulungagung.
Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Banser dan GP Ansor menggelar aksi penolakan di halaman Mapolres Tulungagung untuk mendesak kepolisian dan TNI tidak memberikan izin apapun aktivitas atau kegiatan HTI di kabupaten Tulungagung. (fer/rev)
(Baca: Ansor-Banser Datangi Mapolres Tulungagung, Tuntut Pembubaran Pengajian Dukung Khilafah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
