ilustrasi
"Kami jamin dan pastikan tidak akan ada PHK jukir di Surabaya gara-gara penerapan mesin parkir. Kami juga tidak mensyaratkan jukir harus lulusan SMA. Tujuan kami hanya untuk penataan parkir agar lebih baik lagi sekaligus mencegah kebocoran," kata alumnus ITS ini yang datang bersama beberapa stafnya.
Menurut Irvan, dari 1600 titik parkir, tak semua akan dipasang mesin parkir. Hanya sekitar 10 persennya saja. Sebab dari survei dan evaluasi yang dilakukan Dishub dengan menggandeng akademisi, tidak semua lokasi bisa diterapkan e-Parking karena tidak layak.
"Justru penempatan mesin parkir ini mengakomodir tuntutan PJS dua tahun lalu yang ingin ada pembenahan parkir. Dengan sistem baru ini, para jukir gajinya akan dinaikkan. Mereka akan pakai seragam khusus dan tugasnya lebih ringan tidak sampai 8 jam per hari seperti sekarang ini. Saya bingung apa yang masih dikhawatirkan?" ujar Irvan.
Pernyataan Irvan ini sekaligus menjawab pernyataan dari Ketua PJS Surabaya Husnin yang khawatir dengan adanya mesin parkir akan banyak anggotanya yang di-PHK. Apalagi dia mendengar ada informasi kalau jukir harus memenuhi syarat lulus SMA.
Sedangkan Adi Sutarwiyono, Sekretaris Komisi A mendorong agar Dishub dan PJS untuk saling bicara. "Karena melihat jumlah anggota PJS yang cukup signifikan 679 jukir. Dishub sendiri punya tugas melakukan pembenahan. Kalau ada upaya mediasi dengan tidak kontradiksi harus ada formula," kata politisi PDIP tersebut. (lan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
