Petani tambak yang wadhul ke Pansus Lumpur Lapindo. foto: Nanang/Harian Bangsa
SIDOARJO (BangsaOnline) - Kendati sempat diterima langsung oleh ketua dan anggota panitia khusus (pansus) Lumpur ke DPRD Sidoarjo, Rabu (10/12), namun, sebanyak 20 perwakilan petani tambak dari Masyarakat Sidoarjo Kelompok Korban Lumpur diluar Peta Area Terdampak (PAT) mengaku kecewa. Sebab, ketua maupun anggota pansus justru ngacir dari pertemuan berdalih ada rapat paripurna.
"Maaf, karena waktunya terbatas, dan ada rapat paripurna, pertemuan ini saya tutup," kata Ketua Pansus Lumpur Lapindo, Mahmud kepada para petani tambak.
Padahal, petani tambak sengaja wadhul pada Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo yang diharapkan sebagai penengah antara petani tambak dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan diberikan solusi. Sebab, mereka mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat pembuangan air bercampur lumpur yang dilakukan oleh BPLS. Tak pelak, sebanyak 15 petani tambak dari Desa Penatar Sewu mengaku kecewa. Termasuk, pejabat yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut dan BPLS.
"Pertemuan ini tidak memuaskan, dan tidak ada titik hasilnya," kata salah satu warga, Nur Rohman.
Petani tambak tengah membutuhkan air dari aliran sungai Ketapang yang bersih dan tidak tercemar luapan air campur lumpur Lapindo. Akibat air bercampur lumpur Lapindo, menyebabkan banyak ikan mati dan tambak yang rusak. Sehingga, petani tambak mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Saat ini, BPLS masih terus melakukan pengerjaan pengerukan dan mengaliri air di dalam kolam penampungan dengan membuat rembesan menuju sungai Ketapang.
"Air campur lumpur kiriman dari kolam lumpur lapindo ke sungai ketapang itulah, yang membuat petani tambak rugi," katanya.
