Penggugat Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Cabut Gugatan
Editor: Annisa'a Ambarnis
Kamis, 29 Februari 2024 15:00 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan perkara nomor 9/PUU-XXII/2024 yang menggugat putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ditarik kembali oleh Adoni Y. Tanesab selaku penggugat.
Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia capres dan cawapres batal digugat hari ini. MK memutuskan mengabulkan penarikan kembali permohonan sehingga gugatan tersebut tidak dilanjutkan.
BACA JUGA:
Penuhi Syarat Usung Sendiri, NasDem Ajukan Paslon ke DPP untuk Maju Pilkada Gresik 2024
Tujuh Bahaya Pembegalan Konstitusi
AJI Kediri Kecam Upaya Pembangkangan Konstitusi Elit Politik
Pascaputusan MK 60, NasDem Gresik Siap Berangkatkan Calon di Pilkada 2024
"Menetapkan; satu, mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. Dua, menyatakan permohonan dalam perkara nomor 9/PUU-XXII/2024 ditarik kembali," ujar Ketua MK Suhartoyo pada hari Kamis (29/2/2024).
Suhartoyo menyampaikan, MK telah memberikan nasihat sesuai pasal 39 Undang-Undang MK serta memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya.
Namun, pemohon memilih mencabut gugatannya. Kepaniteraan MK telah menerima surat perihal penarikan atau pencabutan permohonan oleh pemohon pada hari Senin 26 Februari 2024.
MK telah menyelenggarakan persidangan panel dengan agenda konfirmasi penarikan pemohon untuk menindaklanjuti surat penarikan tersebut. Lalu, pemohon membenarkan penarikan permohonannya.
Setelah itu, MK memerintahkan panitera MK untuk mencatat penarikan kembali permohonan tersebut dalam Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon.
Sumber foto: Ist
Sebagai informasi, putusan MK pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menuai polemik masyarakat.
Melalui putusan tersebut, MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.
(ans)