Lamban Tetapkan Tersangka, Kejari Nganjuk Dikritik Praktisi Hukum
Rabu, 13 April 2016 12:50 WIB
Hal itu untuk menghindari kekeliruan sekecil apapun dan memastikan seluruh komponen alat bukti dan instrumen petunjuk tindak pidan terkumpul lengkap. "Kami persiapkan sebaik mungkin, sebelum menetapkan tersangka," ujar Anwar.
Namun demikian, Anwar berani menjamin bahwa tidak lama lagi pihaknya akan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Meskipun belum menyebut hari dan tanggal penetapannya, namun Anwar memberi gambaran bahwa waktunya sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari. "Secepatnya," ujarnya.\
Untuk diketahui, selama penyidikan satu bulan ini jaksa sudah memeriksa puluhan saksi, baik yang berasal dari lingkungan Pemkab Nganjuk maupun swasta. Antara lain pihak rekanan, panitia lelang, penerima barang sampai kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dari proyek APBD-P 2015 senilai Rp 6,05 miliar tersebut.
Pemeriksaan dimulai dari jabatan dan peran terbawah dalam proyek, sampai pejabat PNS pemegang kebijakan golongan pembina utama madya alias eselon II.
Adapun proyek yang dikerjakan oleh Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Nganjuk itu dimenangkan oleh CV Ranusa, rekanan dari Singosari, Malang.
Namun belakangan ditemukan praktik kongkalikong korupsi yang dilakukan secara rapi, hasil kerjasama pihak internal Setda Pemkab Nganjuk dengan rekanan. Kuat dugaan rekayasa lelang direncanakan sejak tahap perencanaan, dengan cara mengunci spesifikasi barang kain batik.
Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah kepada merk dan produk tertentu, dalam rangka memenangkan perusahaan tertentu, serta melakukan mark up yang membuat harga barang jauh lebih mahal dari aslinya.
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya pengadaan kain batik dilakukan oleh masing-masing satker, sehingga saat itu dapat meminimalisir tindak pidana yang mengarah pada mark-up harga,”Kalau pengadaannya dilakukan masing-masing satker niscaya angka pelanggarannya dapat di tekan” jelas salah satu Kabid yang namanya enggan ditulis. (dit/dur)