Tak Diperhatikan Pemerintah, Guru Honorer K2 di Sumenep Berencana Gelar Aksi
Senin, 14 November 2016 12:14 WIB
SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Gara-gara merasa tidak diperhatikan pemerintah, guru honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Sumenep mengancam akan mekakukan aksi damai. Karena bagi mereka, pengabdian yang diberikan selama ini sama sekali tidak diperhatikan pemerintah. Padahal keberadaannya membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan diakui cukup nyata.
Ketua Forum Honorer K2 (FHK-2) Kabupaten Sumenep, Abd. Rahman, menjelaskan keberadaan guru sangat menunjang berjalannya proses pendidikan. Jika tidak ada guru honorer, katanya, proses pendidikan di Kabupaten Sumenep akan lumpuh, sebab faktanya banyak sekolah kekurangan guru.
BACA JUGA:
Jadi Calo Kenaikan Pangkat para Guru, Warga Laporkan Oknum Pengawas SD di Sumenep ke Polisi
521 Guru Honorer di Sumenep Terima SK PPPK
4 Bulan Tak Digubris Inspektorat, Pelapor Kepsek Suka Bolos di Sumenep Mulai Wadul ke Bupati
Empat Bulan Pengaduan Tidak Digubris Inspektorat, Warga Sumenep Ancam Wadul ke Bupati
“Ini kan bukti nyata bahwa guru honorer sangat membantu pemerintah,” terangnya, Senin (14/11).
Menurut Rahman, insentif yang diberikan pemerintah kepada guru honorer sangat jauh dari layak. Tiap bulan guru honorer hanya diupah sebesar Rp 250 ribu. Dengan nominal insentif itu, guru honorer kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Untuk biaya transportasi saja, insentif itu sudah tidak cukup,” ujarnya.
Dia menuturkan bahwa guru honorer sudah sering melayangkan surat untuk pemerintah daerah agar insentif dinaikkan. Bahkan juga telah berulangkali beraudiensi. Tapi ternyata hingga saat ini nasib guru honorer K2 tetap memprihatinkan.
Sebab itu, karena surat dan audiensi tidak lagi dihiraukan, maka guru honorer berencana akan melakukan aksi damai. Dengan aksi itu, diharapkan pemerintah akan membuka mata terhadap nasib guru honorer.
“Soal waktu, kami di internal masuk rembuk-rembuk,” tegasnya.
“Kami juga berharap pemerintah daerah mendorong kami diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PNS,” imbuhnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumenep, Titik Suryati, pernah memaparkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan permintaan itu, sebab jumlah honorer K2 sangat banyak, mencapai 1.766 tenaga.
“Jika kemudian insentif itu dinaikkan, maka belanja pegawai akan membengkak, apalagi belanja pegawai sudah menyedot anggaran 62 persen dari total anggaran yang ada.” (mat/ns)