Muhammadiyah Tolak Gerakan Konsep Khilafah Islamiyah di Indonesia
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: diday rosadi
Kamis, 28 Agustus 2014 22:03 WIB
SURABAYA (bangsaonline) - Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang merupakan ormas-ormas sayap dari Muhammadiyah mengaskan sikap mereka menolak konsep Khilafah Islamiyah terlebih bila ada gerakan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia yang bertujuan untuk mengganti ideologi pancasila dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Sholikh Al Huda Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur disela-sela Seminar Kebangsaan "ISIS" Dalam Perspektif Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia yang digelar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Kamis (28/8).
Bahkan, pria yang saat ini tengah menempuh pendidikan doktoral di UIN Sunan Ampel Surabaya itu menyebut secara gamblang kalau ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih berbahaya ketimbang Islamic State of Irak and Syiria (ISIS). Pasalnya HTI selama ini secara terang-terangan menyuarakan cita-citanya membentuk khilafah Islamiyah termasuk di Indonesia.
BACA JUGA:
Napiter WBP Lapas Surabaya Ucapkan Janji Setia kepada NKRI
Komandan Al Qaida Tewas dalam Baku Tembak melawan Militer AS
Iran akan Serang AS, Jenderal Iran Qassem Suleimani Dibunuh dengan Drone atas Perintah Trump
Sore Tadi, Teroris ISIS asal Somalia Ledakkan Mobil, Lalu Tusuk Wajah Warga Melbourne sampai Mati
"Ancaman yang sudah di depan mata itu justru HTI. ISIS belum mengancam NKRI karena basisnya di Irak dan Syiria. Justru HTI yang secara terang-terangan ingin membentuk khilafah Islamiyah di Indonesia," tegas Huda, kemarin.
Sementara itu, Syamsul Arifin Guru Besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang mengakui, untuk jangka panjang ada potensi ancaman dari HTI bagi kedaulatan NKRI. Sebab, mereka mengusung ideologi Daulah Islamiyah dengan konsep khilafahnya yang berbeda dengan Pancasila yang menjadi ideologi NKRI. Syamsul menambahkan HTI ini gerakannya soft (lembut-red) tidak radikal seperti ISIS. Tapi dengan rekrutmen mereka yang kontinue serta militansi anggota yang tinggi, dalam jangka panjang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI.
"Untuk jangka panjang, ada ancaman kedaulatan dari NKRI. Saya kira itu biar menjadi domain aparat negara untuk menyikapinya," pungkas Syamsul.
Sejumlah tokoh turut menjadi pembicara dalam seminar tentang penanggulangan gerakan radikalisme di Indonesia tersebut. Diantaranya Sekretaris MUI Jatim, Muhammad Yunus serta Kombes Pol (pur) DR. Soubar Isman dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perwakilan Jawa Timur.