Musrenbang Terancam Diboikot, Pemkab Blitar Kumpulkan Asosiasi Pemerintah Desa
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Akina Nur Alana
Kamis, 25 Maret 2021 17:06 WIB
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Blitar akhirnya ambil sikap soal ancaman pemboikotan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) oleh APD (Asosiasi Pemerintah Desa). Pemkab Blitar mengumpulkan pengurus APD dan beberapa perwakilan desa untuk melakukan audiensi di Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro, Kamis (25/3/2021).
Audiensi ini dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso, Pj. Sekda Kabupaten Blitar Mujianto, serta beberapa kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
BACA JUGA:
PT Harta Mulia Serahkan Sertifikat Redistribusi Tanah, Bupati Blitar: Jaga Baik-Baik
Jelang Arus Mudik Lebaran 2024, DPRD Kabupaten Blitar Minta Perbaikan Jalan Berlubang Jadi Prioritas
Ini Agenda Pj Gubernur Jatim saat Safari Ramadan di Kabupaten Blitar
Pemerataan Pembangunan hingga Penanganan Stunting Jadi Prioritas RKPD Kabupaten Blitar 2025
Pj. Sekda Kabupaten Blitar Mujianto mengatakan, hasil musrenbang yang telah diputuskan beberapa waktu lalu memang belum pasti apakah akan terealisasi atau tidak. Pasalnya, tahun ini ada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Karena ada refocusing ketika anggarannya tidak ada tentunya kan terhapus. Bukan karena apa-apa. Ini karena regulasi untuk penanganan Covid-19 akhirnya anggaran untuk lainnya tergerus. Apabila tidak ada pergeseran anggaran maka tentunya setiap usulan segera direalisasikan," ujar Mujianto.
Sementara itu, Humas APD Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo Yudho mengaku, tidak terealisasinya program-program yang diusulkan dalam musrenbang tidak hanya terjadi selama ada pandemi Covid-19 selama setahun terakhir. Namun jauh sebelum adanya pandemi Covid-19 banyak usulan desa yang belum terakomodir.
Simak berita selengkapnya ...