Pemkot Kediri Sambut Baik Pemangkasan Biaya Sertifikasi Halal

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menyambut baik kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag yang menurunkan biaya sertifikasi halal reguler (berbayar), khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Jika sebelumnya pengurusan dikenai biaya antara Rp3 juta hingga Rp4 juta, kini hanya Rp650 ribu, khusus bagi UMK.

Kepala Bidang Perindustrian Disperdagin Kota Kediri, Lilin Nuryani, mengatakan bahwa penurunan ini tentunya akan berdampak sangat positif. Ia optimis UMKM akan semakin terpacu dan menggeliat, apalagi di saat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kemenag Buka Pelatihan Ilmu Hisab Rukyat untuk Generasi Muda

Menurut dia, sertifikasi halal dibutuhkan untuk menjamin produk yang dijual UMKM terjamin kehalalannya. Sehingga, pembeli juga bisa memastikan bahwa produk yang dibelinya sudah tersertifikasi halal.

"Ini tentunya bagus untuk UMKM. Tahun lalu saja hanya empat UMKM yang kami ajukan untuk sertifikasi. Dengan tarif baru, bisa jadi lebih banyak lagi," ujarnya, Rabu (19/1).

Ia menyebutkan, hingga kini surat resmi terkait dengan informasi penurunan biaya sertifikasi halal reguler (berbayar) khususnya bagi UMK itu belum datang. Namun, sosialisasi akan dilakukan lewat zoom.

Baca Juga: Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retreat Magelang

"Surat resminya belum ada, namun kami diundang ikut sosialisasi lewat zoom. Kami tentunya menyambut baik ini," tuturnya.

Pemkot Kediri, lanjut Lilin, sangat mendukung perkembangan UMK. Terlebih lagi, hal itu juga sejalan dengan program dari Wali Kota Kediri yang ingin agar tahun ini bisa fokus pada pengembangan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Bahkan, rumah kurasi sudah dibangun di Kota Kediri. Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, saat peresmian 2021 lalu menuturkan bahwa rumah kurasi sudah lama digagas di wilayahnya dan telah berjalan tahun 2020 hingga sekarang diresmikan.

Baca Juga: Tuntut Evaluasi MBG, Ratusan Mahasiswa Gabungan Gelar Aksi Demo di Kantor DPRD Kabupaten Kediri

Abu mengungkapkan, awalnya mendorong dari UMKM yang ada di Kota Kediri untuk masuk ke marketplace. Dari evaluasi, produk yang dikurasi semakin banyak dan permintaan ekspor untuk produk UMK atau UMKM Kota Kediri sudah ada.

"Saya sepakat bahwa UMKM itu sebenarnya tidak perlu tinggi standarnya. Yang penting good looking, eye catching produk itu, rasanya masuk dan aman," ucap Abu. (uji/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News