Massa Aksi saat memasang poster di pintu gerbang SPPG Bandar Lor. Foto: Muji Harjita/Bangsaonline.
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Aliansi Masyarakat Indonesia Bersatu melakukan aksi demo di depan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mitra Mandiri yang berada dibawah naungan Yayasan Barokah Ala Khumaidah di Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan dilanjut ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, Jumat (13/2/2026).
Aksi itu dipicu oleh adanya dugaan praktik penggelapan, penipuan terhadap investor, hingga kualitas produk gizi yang dianggap tidak memenuhi standar kesehatan.
BACA JUGA:
- Menham Pigai Soroti Dugaan Keracunan MBG di Surabaya, SPPG Dinilai Layak Dihentikan
- 200 Siswa Surabaya Diduga Keracunan MBG, Ning Lia: Harus Ada Penyesuaian Porsi Sesuai Kemampuan SPPG
- Dispendukcapil Kota Kediri Pastikan Fotokopi KTP-el Masih Diperbolehkan Asal Bijak Digunakan
- Petaka! Ratusan Siswa dari 12 Sekolah di Surabaya Keracunan MBG dari SPPG Tembok Dukuh
Koordinator Aksi, Aris Priyono dari Kelompok Kapak Merah Putih menyampaikan beberapa tuntutan yang disampaikan di antaranya periksa pengelola SPPG Mitra Mandiri yang diduga telah memanipulasi harga porsi.
"Pengurus diduga telah melakukan praktik curang dalam penentuan harga porsi makanan untuk menciptakan keuntungan ilegal. Selain itu, oknum pengelola SPPG diduga mengambil keuntungan dari selisih harga bahan baku yang seharusnya dibeli standar," kata Aris.
Menurut Aris, Kejari Kota Kediri memiliki peran krusial dalam mengawasi SPPG guna memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
"Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah untuk menutup dan melakukan blacklist terhadap yayasan ini. Banyak orang telah dirugikan, termasuk masyarakat penerima manfaat," tegas Aris.
Selain masalah kualitas produk, lanjut Aris, adanya skandal finansial yang melibatkan para investor dan pedagang. Menurutnya, modus yang digunakan adalah iming-iming kerja sama bagi hasil, namun pada kenyataannya hak para mitra tidak dibayarkan selama hampir satu tahun.
"Ada beberapa investor yang diajak kerja sama dengan dalih bagi hasil, tapi sampai sekarang tidak terbayar. Begitu juga dengan para pedagang, banyak urusan keuangan yang belum selesai. Rata-rata kerugian mencapai Rp100 juta per orang," ungkap Aris.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




