Bangun Kawasan Heritage, DCKPKP Gresik Ajak Komponen Terkait Berperan Wujudkan Kota Tanpa Kumuh

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) Kabupaten Gresik menggelar lokakarya pengelolaan pengetahuan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Gresik Tahun 2022, Selasa (22/2).

Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan komponen masyarakat secara online dan offline ini, merupakan upaya untuk mendukung program pembangunan kawasan heritage tematik.

"Jadi, program kawasan heritage tematik ini merupakan salah satu program Kotaku yang tengah dikerjakan di Kota Gresik," ucap Kepala DCKPKP Gresik, Ida Lailatus Sa'diyah saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Selasa (22/2).

Menurut Ida, Kotaku merupakan program nasional yang dilaksanakan di 34 provinsi yang menjadi platform atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kotaku untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, di mana pemerintah daerah memimpin berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat," tuturnya.

Kotaku menjadi platform kolaborasi yang mendukung penanganan permukiman kumuh secara bertahap di seluruh Indonesia. Caranya, melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2020-2024.

Mengacu UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

"Untuk itu, keberhasilan dalam upaya mencapai target '100 - 0 - 100' dan penanggulangan kemiskinan di perkotaan, akan ditentukan oleh dukungan partisipasi masyarakat dan kontribusi peran pemda serta kemitraan sinergis atau kolaborasi stakeholders pembangunan kota di daerah," papar Ida.

"Dengan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah yang baik, program ini diharapkan akan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan," terangnya.

Dalam pelaksanaan kota tanpa kumuh, lanjut Ida, yang menjadi nahkoda memang pemerintah daerah. Namun, dengan banyaknya hambatan dan rintangan dalam penyelesaian masalah kumuh, maka diperlukan sinergitas dengan berbagai pihak.

"Atas dasar hal tersebut, lokakarya pengelolaan pengetahuan ini digelar sebagai ajang transfer pengetahuan kepada pihak lain berupa gagasan, ide, metode, teknik, dan sumber daya dari semua pelaku. Sehingga, penanganan kumuh bisa lebih efisien dan efektif," bebernya.

Ia berharap pasca rampungnya Kawasan Heritage Tematik, OPD terkait mulai dinas pariwisata, diskoperindag, satpol PP, hingga kecamatan, desa, pokdarwis, dan semua elemen masyarakat bisa ikut hadir mengambil peran dalam pemanfaatan program tersebut untuk mengangkat muatan lokal.