Pantau Penyaluran Bansos di Bangkalan, Anggota Komisi VIII DPR RI Sentil Mensos Soal Data

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi VIII DPR RI R Mohammad Ali Ridho dan R. Hasani Zubair memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta anak yatim terdampak Covid-19, di Kantor Kecamatan Bangkalan, Rabu (2/3).

"Ini (penyaluran bansos) kegiatan Kementerian Sosial. Sebagai anggota DPR, saya menjalankan fungsi pengawasan, hadir mengawal proses percepatan bantuan sosial agar cepat dan tepat sasaran," ujar Ali Ridho.

Baca Juga: Aktif Tanggulangi Kemiskinan di Jatim, Pj Gubernur dan Mensos Apresiasi Kerja Pilar Kessos

Kedatangannya juga bertujuan menggali informasi terkait kendala dan masalah yang terjadi di lapangan untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial saat rapat kerja.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyinggung amburadulnya data penerima bansos di Kemensos. Karena itu, ia meminta Mensos agar merapikan data-data tersebut. Sebab, data penerima bantuan sosial harus diperbarui secara berkala.

"Data yang tidak rampung bukan hanya terjadi di Kemensos saat ini, dari menteri-menteri sebelumnya data memang belum rampung," cetusnya.

Baca Juga: Khofifah Pernah Jadi Bintang Senayan, Prof Kiai Asep: Cagub Paling Lengkap dan Berprestasi

Ia juga meminta Kemensos menyinkronkan data penerima bansos dengan daerah. "Agar ke depan tidak muncul lagi perbedaan data antara pusat dengan daerah," terangnya.

Sementara Hasani Zubairi yang diwakili oleh Abd. Rahiem berharap ke depan bantuan sosial bagi diasbilitas tidak hanya berupa kursi roda saja. Melainkan berupa bantuan yang lebih produktif, seperti gadget, komputer, dan lain sebagainya.

"Sehingga para penyandang disbailitas tetap kreatif, dapat berkarya di era digital ini," cetusnya.

Baca Juga: Mensos Ajak Kampus Ciptakan Ruang Setara untuk Disabilitas

Penyaluran bansos ini juga dihadiri Eva Rahmi Kasim, Direktur Penyandang Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Ia menyampaikan, ada sebanyak 18,7 juta penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia.

Terkait sinkronisasi data yang diminta anggota Komisi VIII, pihaknya meminta pemerintah daerah melakukan validasi data bersama dukcapil setempat.

Adapun dalam penyaluran bansos kali ini, anak yatim yang tidak sekolah mendapatkan Rp200.000. Sedangkan yang sekolah mendapatkan Rp300.000 per bulan. (uzi/rev)

Baca Juga: Didatangi Mensos, Pemilik Rumah Tidak Layak Huni di Pamekasan Nangis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News