Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Jawa Timur (Jatim) kembali meraih prestasi yang membanggakan. Wilayah yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa itu mendapat penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021.
Apresiasi itu diberikan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bachtiar, saat Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 yang dilaksanakan di Royal Hotel Bogor, Kamis (24/3/2022).
Raihan itu sekaligus menjadikan Jatim sebagai wilayah yang menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik penanganan konflik sosial tingkat nasional tiga tahun berturut-turut. Sebab, prestasi serupa juga diraih Jatim di tahun 2019 dan 2020.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa capaian ini merupakan wujud dan hasil dari jalinan strong partnership yang telah dibangun selama ini.
Tim Terpadu penanganan konflik sosial di Jatim dinahkodai oleh Gubernur Khofifah bersama-sama dengan Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati Jatim, Kabinda Jatim, Para Ulama, tokoh agama, dan elemen masyarakat.
"Alhamdulillah, prestasi ini adalah hasil dari kesolidan, strong partnership, harmonious collaboration yang terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, para ulama, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat sehingga di Jawa Timur bisa terjadi suasana yang aman dan kondusif," ujarnya.
Berdasarkan data dari Kemendagri terkait hasil evaluasi pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2021, terdapat 10 provinsi terbaik dengan urutan sebagai berikut, pertama ditempati provinsi Jawa Timur, kemudian ada Aceh, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, DIY Jogjakarta, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Riau, dan DKI Jakarta.
Khofifah menuturkan, setiap daerah tentu memiliki permasalahan dan juga dinamika masing-masing, tapi bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bergantung pada pola penanganan dan kerja sama yang kuat antarberbagai elemen strategis.
Menurut dia, stabilitas dan keamanan yang kondusif di Jawa Timur tidak akan bisa terwujud tanpa ada sinergitas yang kuat antarelemen, komunikasi yang berjalan dua arah, dan juga langkah yang berseiring dalam menangani setiap dinamika yang terjadi.
"Setelah tiga tahun berturut-turut meraih penghargaan ini, InsyaAllah tidak akan membuat kita menjadi jumawa. Sebaliknya, justru akan menambah semangat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jatim untuk kian waspada dalam menghadapi tantangan ke depan," tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Polpum Kemendagri, Bachtiar, mengapresiasi seluruh daerah yang telah optimal dalam melakukan penanganan konflik sosial. Ia memaparkan, rakornas ini ditujukan untuk membagun sinergi dan keterpaduan dalam upaya pencegahan serta penanganan konflik sosial, khususnya dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang.
Ia menegaskan, semua kepala daerah harus mendukung kebijakan terkait penanganan konflik sosial dan itu menjadi perhatian bersama. Bachtiar pun meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi konflik lebih awal terkait Pemilu Serentak 2024.
"Sehingga perlu mendapat perhatian serta sinergi dari lembaga/instansi/OPD terkait dalam hal ini TNI dan Polri untuk turut serta mendorong kepala daerah agar mendukung kinerja Tim Terpadu Penaganan Konflik Sosial. Dengan cara bersama-sama melakukan audiensi dengan Kepala Daerah terkait urgensi peran dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial," kata Bachtiar. (dev/ns)
