BLT Tak Menyelesaikan Krisis Minyak Goreng? Bagaimana dengan Keputusan Sapujagad

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ternyata penyelesaian kasus krisis minyak goreng belum selesai. Padahal Presiden Jokowi telah mengambil keputusan sapujagad. Tapi benarkah BLT juga bukan solusi yang tepat?

Silakan baca tulisan wartawan kondang, Dahlan Iskan, di HARIAN BANGSA hari ini, 27 April 2022. Di bawah ini saya turunkan secara utuh. Selamat membaca:

AWALNYA soal krisis minyak goreng ini saya anggap sudah selesai: lewat BLT (bantuan tunai langsung). Yang tidak mampu membeli diberi uang: Rp 300.000 untuk tiga bulan. Saya pun memuji putusan BLT-Migor itu.

Ternyata BLT bukan langkah pemungkas. Itulah yang membuat saya wow-wow-wow ketika melihat Presiden Jokowi membuat keputusan sapujagad. Dengan cara yang demonstratif: lewat rekaman video pendek itu –satu menit. Yang diucapkan beliau sendiri. Yang dirilis oleh Istana sendiri. Yang berisi kejutan besar: larangan ekspor total minyak sawit –''sampai minyak goreng di dalam negeri melimpah''.

Saya anggap itu keputusan sapujagad karena membereskan semua hal yang tidak bisa beres: DMO, PMO, HTE, dan peraturan apa pun sebelumnya.

Itu mirip ''doa pendek'' yang dianggap mengatasi semua aneka doa panjang yang macam-macam isinya: "Selamatkanlah kami dunia akhirat". Anda hafal bahasa Arabnya: Rabbana atina fid dunya hasanah... ".

Itulah yang di pesantren dikenal sebagai ''doa sapujagad''. Untuk apa memanjatkan banyak doa nan panjang kalau intinya bisa dibuat pendek seperti itu.

Untuk apa pula banyak peraturan kalau tujuannya bisa diatasi dengan satu putusan: larang ekspor!

Saya pun tersenyum dalam hati. Lantas, dengan keputusan sapujagad itu, bagaimana nasib BLT?

Terus?

Dihentikan?

Diminta kembalikan?

Jangan tanyakan itu pada rakyat. Jawaban rakyat Anda sudah tahu: harga migor turun, Yes! BLT turun, Yes!

Padahal kenaikan harga migor itu dianggap satu keniscayaan. Terjadi di seluruh dunia. Jumlah produksi minyak sawit kita –yang sudah terbesar di dunia– ternyata belum cukup. Kita tidak bisa lagi memperluas. Pemerintah sudah memutuskan moratorium sawit: lahan sawit tidak bisa lagi ditambah.

Maka biarkanlah harga naik. Kan sudah ada BLT. Tentu sifat BLT itu sementara. Bukan sampai harga turun –karena kelihatannya harga sulit turun.

Lalu, sementara sampai kapan?

Sampai pemerintah bisa menaikkan pendapatan masyarakat. Khususnya yang berpenghasilan tetap: buruh pabrik, karyawan swasta, pegawai negeri, TNI-Polri, pensiunan.

Itulah yang disebut equilibrium baru. Itu bukan barang baru. Sejak dulu selalu terjadi begitu. Terutama setiap kali harga BBM dinaikkan. Harga naik itu biasa –kalau memang harus naik. Pendapatanlah yang harus disesuaikan.

Ini masih ada waktu dua hari –untuk sampai deadline yang diputuskan Bapak Presiden Jokowi tanggal 28 April 2022.

Baiknya larangan total ekspor itu tetap harus dilaksanakan. Dunia sudah tahu. Berita larangan ekspor minyak sawit itu jadi berita dunia. Yang dibaca dengan waswas. Terutama karena harga minyak goreng dari bunga matahari juga naik. Sampai 30 persen. Di Inggris. Juga di mana-mana. Penghasil minyak goreng bunga matahari terbesar di dunia lagi berduka: Ukraina.

Kita jaga warwah Presiden Jokowi kita. Ekspor harus dihentikan. Tepat seperti waktu yang digariskan. Pun kalau itu hanya untuk beberapa hari. (Dahlan Iskan)

Anda bisa menanggapi tulisan Dahlan Iskan dengan berkomentar http://disway.id/. Setiap hari Dahlan Iskan akan memilih langsung komentar terbaik untuk ditampilkan di Disway.

Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Tulisan Berjudul Taruhan Draf

Muin TV

Pidatonya cuma 42 menit. Tapi akibatnya harga sawit terjun bebas. Dari 3.500 ke 2.000 per kilo. Kasihan agen pengumpul, sudah beli dari petani 3.000, pabrik nerima 2.000. Los 1.000/kilo. Kalo ekpor dilarang, sawit petani tidak terserap oleh pabrik, akhirnya busuk. Apa dampaknya? Anak sekolah gak bisa bayar. Kebanyakan, anak-anak petani sawit di Riau ini, sekolah/mondok di sekolah/pesantren yang mahal. Kalau harga sawitnya murah, otomatis orang tua susah untuk membayar spp anak2nya, yang bisa mencapai 2 jt/bulan.

Jokosp Sp

Menterinya orang partai Mas Rizky. Ketika masuk birokrasi dengan banyaknya aturan yang tidak sederhana jadi mempersulit kinerjanya. Tidak lincah lagi biarpun mereka eks orang profesional tadinya. Kepentingan politik lebih banyak bermain. Ditambah harus mengikuti pemimpin puncak partainya, harus setor rutin ke partainya. Belum harus mengembalikan uang saat pemilihan jadi anggota partai.

Rizky Dwinanto

Negara kok ribet amat ya? Katanya menteri-menteri itu orang pintar, tapi membuat kebijakan yang sederhana saja seperti gak bisa. Tinggal membuat aturan kenaikan pajak ekspor sekian persen jika harga CPO sekian. Jika harga CPO turun pajak turun. Lalu tambahan pendapatan pajak dipakai untuk subsidi minyak goreng seperti di Malaysia. Begini apa susahnya?

Fauzan Samsuri

Saya setuju dengan komentar sebelum saya, kalau ada negara lain punya sistem yang lebih baik mengapa kita tidak menirunya, toh meniru itu tidak berdosa apalagi meniru dalam hal kebaikan, dan selama ini saya kira (semoga saya salah) kita lebih banyak meniru dari pada menggunakan konsep yang murni berasal dari bangsa sendiri. Dalam hal tiru-meniru mungkin kita bisa belajar dari Tiongkok, dari negara yang dikenal tukang meniru, kini dunia meniru Tiongkok. Mungkin kalau Indonesia mau meniru, sampai waktunya kita juga ditiru oleh dunia, bukankah dunia ini memang saling tiru-meniru bukan?

DeniK

Sudah di putuskan . Yang dilarang ekspor adalah pelepah sawit . Selamat menikmati cuti bersama.

Johannes Kitono

Asosiasi pasti kaget ketika Presiden umumkan moratorium ekspor Migor dan bahan bakunya. Dan sebagai pengusaha mereka juga sdh prediksi. Ini aturan tidak lama hanya shock terapi dan sementara saja. Seharusnya mereka juga harus belajar empati. Tujuan moratorium ini hanya untuk menurunkan harga Migor ke tingkat yang wajar. Misalnya, RM.6,/2 liter ( Rp.21 rb ) seperti di Malaysia. Negara jiran yang juga penghasil sawit besar di dunia. Asosiasi Sawit hanya diminta mengurangi sedikit windfall profitnya ( baca lagi profitnya ! ) untuk turunkan harga migor. Dan kalau begitu saja tidak mau. Now, wajarlah para menteri terkait dikabinet sibuk menyiapkan draft dan SK Presiden yang mulai berlaku 28 April 2022. Harga minyak goreng di Indonesia harus dan pasti turun. Dan ini bukan April Mop !

Lukman bin Saleh

Akan sangat menarik kalau bung KS dan Buzer NKRI yg taruhan. Pak Mirza atau Mbah Mars yg merumuskan draf aturan, sekaligus juri...

ulul azmi

Dulu saya baca DIsway karena sifatnya feature unik, mencerahkan. Sekarang, 4 dari 5 daftar isi DIsway yg tampil di halaman depan bagaikan rollcoaster. Cerita ini sdh ada di Koran yg seragam itu (seperti koran di Vietnam). Saya, padahal, sdh tidak baca koran dan tidak nonton TV karena seragam, dan walaupun sdh dipoles, isi beritanya cenderung membuat pesimis. Saya juga gak mau menyusahkan hidup yg sdh susah. Tapi saya bingung dgn alasan pilihan Abah, pertimbangan jualan atau memang ibu pertiwi lagi sakit?. Kita ingatkan ke semuanya, jangan kecewa, kalau pemerintah tampak lemah atau bodoh itulah potret kita, kata Ali bin Abi Thalib. Kita perbaiki diri kita dgn sendirinya pemerintahan akan dgn sendirinya baik. Kita juga semangati Pak Mahfud, jangan berharap dari langit tapi berbuatlah sehingga lahir orang hebat dan baik di 2024 dari rahim ibu pertiwi sendiri bukan impor meskipun terlihat murah.

Antonio Samaran

Bagaimana kalo 100% minyak goreng tdk usah dilarang tapi dikenakan pajak DMO sebesar selisih harga pasar dikurangi harga HET (anggaplah 14.000). Selisihnya dikalikan dengan total kebutuhan minyak nasional dan kemudian dibagi jumlah total produksi minyak sawit. Uang pajak DMO ini lah yg dipake buat membeli minyak goreng dari pabrik dengan harga internasional dan dijual dengan harga 14.000. Jadi win win solution. Adil dan tidak merusak mekanisme pasar. Wibawa pemerintah terjaga tanpa merengek-rengek minta ke pengusaha.

NO Name

Saya pernah jadi agen minyak goreng, sekali saja setelah itu kapok. Komisi penjualan agen dalam persentase dihitung dengan jari sebelah tangan, dan hanya bisa mengharapkan dari volume penjualan untuk mendapat keuntungan. Ketika harga sedang bagus, pabrik migor lebih suka ekspor dan pedagang kekosongan barang dan menjadi sasaran kemarahan pembeli. Ketika harga migor sudah turun, pedagang setiap minggu harus memonitor persediaan dan harga yang berlaku minggu tersebut kalo tidak hati-hati bisa tekor karena harga turun dibawah modal sementara persediaan masih banyak. Sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dari industri minyak goreng?

Ibnu Shonnan

Para petani padi menjadi penasaran. Adakah petugas partai yang membelanya. Membela saat musim panen gabah harga anjlok. Saat musim tanam harga pupuk melejit naik plus langka. Belum ketika alam kurang bersahabat dengan banjir dan anginnya.

Juve Zhang

Pukulan Jab Ir. Jokowi telak ke rahang Raja Sawit, setelah harga turun ke 14000/1 ltr, ada baik nya Rakyat jangan beli dulu Migor kira kira 3 bulan, ini namanya pukulan Upper cut ke rahang Raja Sawit. Presiden dan Rakyat memberi " Pelajaran" berharga apa artinya hidup dan cari makan di Indonesia, salah satu Raja Sawit sudah lama mindahin kantor pusat nya dari Jakarta ke Singapura. Raja sawit yg pindah ke SG mana mau mikirin susahnya rakyat kecil, sudah waktunya beri " pelajaran" berharga buat mereka.

Yea A-ina

Apapun isi draf aturan tentang minyak goreng, diperkirakan di tanggal 9-11 Mei 2022 moratorium eksport DIANULIR. percayalah itu bukan hebatnya pidato yt SAPUJAGAT ataupun draft aturan dibahas njlimet memet. Semuanya HANYA SEKEDAR akibat libur hari raya Iedul Fitri tgl 28/4 - 9/5 2022. Yang mendasari dugaan di atas adalah, pendapatan sektor CPO dan migor tahun 2021 703,2 T atau setara 25,2% pengeluaran APBN 2021.

Hardiyanto Prasetiyo

Adanya aturan pelarangan ekspor CPO dan hasil turunannya tidak akan bisa menjaga stabilitas harga migor kedepannya, malah yg terjadi akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Sampai saat ini harga CPO di luar negeri lbh tinggi dan menguntungkan drpd harga dlm negeri, di luar negeri harga CPO bisa mencapai US$ 1.600 dan bea ekspornya dikisaran US$ 575 jadi pengusaha msh untung US$ 1.100, artinya aturan ini akan masuk angin, akan banyak penyelundupan terutama ke pasar terdekat Indonesia yakni Singapura. Bumerang pertama : semakin banyak penyelundupan, akan semakin merugikan negara karena negara akan kehilangan pemasukan dan sekaligus harga pun di dalam negeri msh akan tetap tinggi. Bumerang kedua : Karena penyelendupan akan menghilangkan pemasukan, maka pemerintah siap2 untuk mengalami defisit neraca dagang karena salah satu komoditi yg mendukung surplus capaian neraca dagang adalah CPO, CPO no.3 dgn capaian surplus yg sgt bagus. Bumerang ketiga : ketika sdh bnyk penyelundupan dan negara semakin bnyk kehilangan pemasukan, maka aparat harus bertindak, artinya akan muncul operational cost untuk memagari dgn penjagaan ketat seluruh wilayah Indonesia. Tentunya aparat yg dikerahkan tidaklah sedikit. Mgkn salah satu jalan win win solution yg tdk berimplikasi bnyk terhadap kerugian negara adalah memperkecil profit range penjualan CPO ke luar negeri dengan dinaikkanya tarif ekspor CPO, saat ini US$575/ton dinaikkan 2 kali lipatnya menjadi US$1.150, profitnya cuman US$450/ton.

Hardiyanto Prasetiyo

Semoga peraturan pelarangan ekspor CPO dan migor ini dapat berhasil untuk menormalisasi stok dan harga migor dalam negeri. Karena diprediksi kebijakan ini akan gatot (gagal total) dgn resiko tekor maksimal. Gagal total karena disparitas harga CPO domestik dan LN sangat tinggi. Di LN harga CPO/Ton US$1.600 sedangkan harga domestik US$1.300 untung cuman US$300. Klo ekspor, tarif ekspor US$ 575, Harga jual di LN US$1.600 untungnya msh US$1.025. Dgn harga tinggi ini pengusaha akan cari jalan apapun agar bisa ekspor termasuk mencari jalan tikus. Walhasil harga domestik msh tinggi dan stok pun msh sedikit dan jauh dr kata melimpah. Lalu tekornya jg maksimal klo memang pengusaha mencari jalan tikus tekor pemasukan dari tarif ekspor yg notabene CPO adalah salah satu dari 3 produk unggulan ekspor akan berdampak pada perolehan APBN negara. Blm lagi tekor di neraca perdagangan yg dimana CPO jg penyumbang terbesar surplusnya neraca dagang saat ini untuk komoditas ekspor non migas. Kebijakan gatot dan tekor maksimal semoga gk terjadi.

Jimmy Marta

Mau komen masalah migor dah berulang ulang. Mau komen error sistim disway juga dah berulang.... Dibawah ada yg komennya 30X berulang....hhihi..

bagus aryo sutikno

Mendag beserta staff pasti sibuk, TAPI dijamin bayaran. UMKM bakul gorengan ya sibuk, belum tentu bayaran. Mereka hanya bertahan yg penting hari ini bisa makan. Admin Disway juga sibuk, sibuk yg teramat sangat. Amat bingung gundah gulana. Tiada makan yg terucap tapi telinga admin dah mbenging. Sing kuat yo adMIN be strong. Goblok'e tolong diamortisasi.

Akagami Shanks

Minyak goreng malaysia (ZP), dalam catatan saya. Simak, inilah saham yang di buru ZP sejak April 2020-April 2022. 1. BBCA =9057. 2. BBRI =6250. 3. BMRI =3768. 4. AGRO =519. 5. ANTM =298. 6. BBTN =279. 7. BBNI =214. 8. AMRT=208. 9. LPPF =99. 10. BRIS =90. 11. AKRA=71.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News