Difitnah Sebut Jokowi Lemah, Mahfud MD: Mereka Pemakan Bangkai

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Menkopolhukam Mahfud MD merasa difitnah oleh para penyebar hoax.

“Para penyebar hoax ada yang sengaja menulis ngaco seperti ini: Menko Polhukam Akui Pemerintah Gagal, Mahfud MD Bilang Jokowi Lemah, Menko Polhukam Menyerah soal Korupsi, Menko Polhukam Nyatakan Jokowi Harus Diganti, Menko Polhukam Serang Istana, dan lain-lain. Padahal, itu semua tak ada dalam omongan saya, baik secara eksplisit maupun implisit,” tegas Mahfud MD dalam unggahannya di Instagram pribadinya mohmahfudmd berjudul PEMERINTAH TIDAK GAGAL DAN TIDAK LEMAH.

Mahfud MD tampak geram. Karena itu ia menjuluki pembuat fitnah itu sebagai pemakan bangkai.

“Para pembuat dan penyebar hoax itu, kalau menurut istilah agama, adalah pemakan bangkai,” tegas Mahfud MD kemudian.

Menurut Mahfud MD, materi yang dijadikan berita hoax itu lengkapnya ada di program adu perspektif di detik.com tv yang ditayangkan utuh sejak akhir pekan lalu.

Mahfud MD kemudian menguraikan isinya:

“Saya bilang, tahun 2024 kita harus memilih pemimpin baru karena sudah dipastikan Pemilu tidak ditunda, Presiden Jokowi akan habis masa jabatannya, dan tidak ada perpanjangan masa jabatan. Kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena pemerintahan Jokowi lemah atau gagal, tapi karena memang ada agenda konstitusional yakni Pemilu yang memilih Presiden, dan Pak Jokowi tidak ikut kontestasi lagi,” kata Mahfud MD.

“Dua masalah yang kita hadapi ke depan adalah polarisasi (sub) ideologi dan merajalelanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Ingat, dua masalah tersebut sudah terwariskan dari Presiden ke Presiden sehingga tak bisa dikatakan hanya terjadi sekarang, untuk menuding bahwa Pemerintah sekarang gagal. Itu ngaco. Kalau itu dalilnya, maka semua Presiden gagal karena tak pernah ada yang bisa mengatasi dua hal itu. Mari kita runut,” tambah Mahfud MD.

“Soal korupsi dan penegakan hukum misalnya, tak bisa dibantah bahwa kedua masalah tersebut selalu menjadi problem semua Presiden. Pak SBY dulu bertekad memimpin sendiri perang melawan korupsi, malah secara resmi beliau mengenalkan istilah mafia hukum sebagai pengganti istilah mafia peradilan. Tapi masih banyak pejabat dan politisinya yang korupsi gede-gedean.

“Dulu Bu Mega pernah mengeluh mewarisi birokrasi tong sampah sehingga sulit memberantas korupsi meski keputusan politiknya sudah tegas. Begitu pun Gus Dur, pada masanya galak terhadap koruptor dan mencoba menangkapi koruptor tapi malah Gus Dur yang jatuh.”

“Pak Habibie pun begitu. Jadi problem korupsi dan polarisasi ideologi itu sudah terwariskan dari waktu ke waktu sehingga membuat pembelahan yang membahayakan. Dari mana logikanya kok menuding saya bilang bahwa pemerintah sekarang gagal dan menyerah?”

“Sebaliknya jika melihat hasil survey semua lemba survey yang kredibel (Litbang Kompas, SMRC, Indikator Politik Indonesia, Charta Politika) melaporkan pada awal tahun ini bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi justru tinggi.”

“Survei Litbang Kompas yang dirilis awal Maret 2022 menyatakan kepuasan publik adalah yang tertinggi selama 7 tahun pemerintahan Jokowi dan mencapai skor lebih dari 73 persen.”

“Sedangkan penegakan hukum saat survey sudah 65 persen padahal pada akhir 2019 hanya 49,1 persen. Siang ini tadi (28/4/22) saya ikut hadir dalam rilis hasil survey Indikator Politik oleh Burhan Muhtadi. Ternyata kepercayaan publik dan indeks penegakan hukum masih cukup tinggi meski sempat turun sebentar ketika ribut-ribut penundaan pemilu. Penegakan hukum tetap baik. Malah Kejagung yang tadinya ada di peringkat 8 naik ke peringkat 4 dalam kepercayaan publik.”

“Para pembuat hoax pemakan bangkai tentu bilang itu survey abal-abal dan pesanan. Kemudian meminjam nama saya untuk menghantam presiden Jokowi. Padahal saya bilang tahun 2024 harus dipilih presiden baru, karena tahun itu akan ada Pemilu dan Pak Jokowi sudah tidak bisa dipilih lagi.”

“Di bagian mana saya bilang Presiden Jokowi gagal dan lemah?”

“Akan halnya keharusan memilih Presiden yang kuat, itu terkait fakta dalam sejarah semua Presiden kita tidak bisa menyelesaikan polarisasi politik identitas dan lemahnya hukum di depan merajalelanya korupsi.”

“Kalau di Amerika Latin, kata saya, jika pertentangan di tengah masyarakat meluas dan hukum tidak tegak biasanya militer mengambil alih kekuasaan dan kudeta dengan alasan menyelamatkan negara. Tak ada sama sekali saya bilang TNI akan kudeta. Tapi pembuat hoax menulis: 'Mahfud MD bilang Presiden lemah dan gagal, TNI akan kudeta'. Di bagian mana saya bilang begitu. Di Indonesia itu takkan pernah terjadi,” pungkasnya. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News