Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, saat menjelaskan KPM sebagai garda depan dalam rangka percepatan penurunan stunting.
KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kota Pasuruan tahun ini ditetapkan sebagai zona prioritas atau lokus stunting berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10/M.PPN/HK/02/2021.
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Pasuruan melalui badan perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah (Bapelitbangda) menggelar pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) kelurahan. Acara itu dibuka oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, Selasa (28/6/2022).
BACA JUGA:
- Peringati Hari Kartini, Gus Ipul: Peran Perempuan Penting dalam Pembangunan
- Sebelum Meninggal, Ki Panji Sempat Doakan Mas Dion Bupati Pasuruan 2024
- Sinergi Turunkan Stunting, Pj Wali Kota Mojokerto dan Jajaran Kompak Salurkan Bantuan di Hari Otoda
- Pemkot Pasuruan Gelar Upacara Peringatan Hari Otoda XXVIII 2024
“Pembinaan ini diberikan agar setiap KPM dapat mengemban tugas memantau, dan mencatat pelaksanaan pengukuran panjang serta tinggi badan balita sebagai alat deteksi dini stunting. Serta memastikan semua sasaran menerima tujuh paket layanan, bersama aksi lain yang masuk dalam program percepatan penurunan stunting,” kata Adi Wibowo dalam sambutannya.
Menurut Adi, ditetapkannya Kota Pasuruan sebagai lokus stunting di tahun 2022 harus ditindaklanjuti dengan bergerak cepat untuk kemudian menetapkan zona prioritas penurunan angka stunting kelurahan pada 2022.
Total, ada sepuluh kelurahan yang ditetapkan sebagai lokus stunting 2022, yaitu Kelurahan Krapyakrejo, Petahunan, Karangketug, Blandongan, Bugul Lor, Mandaranrejo, Kebonsari, Karanganyar, Tambaan, dan Ngemplakrejo.
Sedangkan pada tahun 2023, total ada enam kelurahan yang ditetapkan sebagai lokus stunting yaitu Kelurahan Kebonagung, Bugul Lor, Karanganyar, Gadingrejo, Blandongan, dan Bakalan.
“Ditetapkannya lokus kelurahan stunting tadi bukan berarti kelurahan lain tidak ada program percepatan penurunan stunting, tetapi akan tetap dilakukan pemantauan dan intervensi,” ucap Adi.
Menurut dia, ditetapkannya lokus stunting didasarkan pada data prevalensi stunting kelurahan, jumlah balita stunting kelurahan, jumlah keluarga berisiko stunting, dan cakupan layanan intervensi spesifik (30 persen) sensitif (70 persen).
“Lokus kelurahan stunting akan memudahkan kita memetakan penanganan stunting secara terintegrasi di masing-masing kelurahan,” tuturnya.
Adi mengimbau untuk mewujudkan target penurunan angka stunting dibutuhkan sinergi yang baik dari semua pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.
“Kita semua harus dapat mengolaborsikan program atau kegiatan lintas sektor dengan melakukan konvergesi program atau kegiatan perangkat daerah,” ujarnya.
Ia berharap, optimalisasi peran KPM dalam penurunan angka stunting melalui edukasi masyarakat, memantau perkembangan kondisi balita, ibu hamil, ibu menyusui dan memastikan semua sasaran telah menerima tujuh paket layanan.
“Target penurunan angka stunting meskipun terasa berat, namun saya optimis dengan upaya dan kerja keras bersama, kita mampu menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024. Harapan saya agar KPM ini dapat memberi kontribusi dan peran serta dalam pembangunan di Kota Pasuruan, khususnya percepatan penurunan stunting,” paparnya.
Giat yang berlangsung di Hotel Horison ini dihadiri kepala perangkat daerah, lurah, camat, serta kader pembangunan manusia di kelurahan se-Kota Pasuruan. KPM adalah masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di segala bidang, termasuk membantu pemerintah dalam rangka penurunan stunting.
Kegiatan pembinaan KPM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KPM sebagai garda depan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini juga merupakan upaya Pemkot Pasuruan dalam mendukung strategi nasional terkait percepatan penurunan stunting dimana tahun 2024 target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen. (ard/par/mar)
